BANDAR LAMPUNG — Penanganan kasus dugaan penggelapan tujuh mobil rental yang dilaporkan melibatkan anggota DPRD Kota Bandar Lampung, Yunika Indahayati, masih menjadi perhatian. Berdasarkan pemberitaan yang menjadi sumber naskah ini, perkara tersebut belum memasuki tahap gelar perkara, sementara kuasa hukum pelapor meminta penyidik menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan.
Kasus tersebut dilaporkan oleh Muhammad Debbi Diningrat melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/593/VIII/2026/SPKT/Polda Lampung tertanggal 7 Agustus 2026.
Kuasa hukum pelapor, Sulaiman Suhaimi, disebut telah mengirimkan surat permohonan tindak lanjut kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Lampung. Pihak pelapor meminta penyidik segera menggelar perkara dan mempertimbangkan penetapan status hukum berdasarkan hasil penyidikan.
Sementara itu, Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Lampung, AKBP Ujang Supriyanto, sebelumnya menyampaikan bahwa penyidik masih mendalami keterangan saksi dan memperkuat alat bukti sebelum menjadwalkan pemeriksaan terhadap Yunika. Dalam pemberitaan tersebut, status perkara disebut telah meningkat dari penyelidikan ke penyidikan.
Penyidik Dalami Keterangan Saksi dan Kendaraan
Menurut informasi yang disampaikan dalam pemberitaan sumber, penyidik telah memeriksa sekitar lima hingga enam orang saksi untuk menelusuri keberadaan kendaraan yang dipersoalkan serta alur transaksi yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Tujuh kendaraan yang disebut dalam laporan terdiri atas Toyota Alphard, Mitsubishi Pajero, Toyota Innova Reborn, Toyota Avanza matik, Toyota Avanza Veloz, Toyota Innova Reborn lainnya, dan Toyota Innova Zenix.
Naskah sumber menyebut sejumlah kendaraan telah ditarik atau diamankan, termasuk kendaraan yang disebut berada pada pihak lain. Sumber tersebut juga mencantumkan beberapa nilai gadai, antara lain Rp70 juta untuk satu unit Toyota Avanza Veloz, Rp75 juta untuk satu unit Toyota Innova Reborn, dan Rp150 juta untuk Toyota Innova Zenix.
Adapun tiga kendaraan berupa Toyota Alphard, Mitsubishi Pajero, dan Toyota Innova Reborn disebut telah ditarik secara mandiri oleh pemiliknya. Pemberitaan sumber turut menyebut nilai transaksi yang berkaitan dengan ketiga kendaraan tersebut mencapai Rp2,3 miliar dengan jaminan sertifikat tanah.
Rincian kepemilikan, nilai transaksi, status penguasaan kendaraan, dan peran masing-masing pihak tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada penyidik serta pihak terkait. Penyebutan nama atau jabatan pihak yang diduga menerima atau menguasai kendaraan tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan dalam tindak pidana.
Pelapor, yang dalam pemberitaan juga disebut menyerahkan bukti tambahan berupa rekaman percakapan, mengklaim telah memberikan bukti kepada Polda Lampung untuk mendukung laporannya.
Yunika Membantah Nilai Kewajiban yang Ditagihkan
Dalam konferensi pers pada 19 September 2026, Yunika Indahayati membantah nilai kewajiban yang disebut mencapai Rp1,16 miliar. Ia menyatakan telah mengajak pihak rental menghitung bersama kewajiban yang belum diselesaikan, tetapi menurut keterangannya, ajakan tersebut belum mendapat respons.
Yunika juga mengatakan hubungannya dengan pemilik rental selama ini berjalan baik. Ia menyebut kendaraan yang menjadi persoalan dalam laporan telah diserahkan kepada pemilik rental.
Kuasa hukumnya, Sopian Sitepu, menyatakan akan menemui pemilik rental dan penyidik untuk memperoleh gambaran utuh mengenai persoalan tersebut, termasuk perhitungan pembayaran serta status kendaraan yang dipermasalahkan.
Sopian menegaskan pihaknya akan bersikap kooperatif dan berupaya menyelesaikan persoalan berdasarkan informasi dari kedua belah pihak. Ia juga menyatakan perkara tersebut merupakan persoalan pribadi dan tidak berkaitan dengan partai politik maupun jabatan kliennya sebagai anggota DPRD.
Pernyataan Yunika dan kuasa hukumnya tersebut merupakan versi pihak terlapor. Penilaian atas dugaan tindak pidana dan tanggung jawab hukum masing-masing pihak tetap bergantung pada hasil penyidikan serta proses hukum yang berlaku.
Menunggu Perkembangan Penanganan Perkara
Perkembangan kasus ini masih memerlukan keterangan terbaru dari Polda Lampung, terutama mengenai hasil pemeriksaan saksi, status kendaraan yang dilaporkan, serta rencana gelar perkara.
Konfirmasi juga diperlukan mengenai dugaan ketidakhadiran sejumlah saksi yang disebut dalam pemberitaan sumber. Belum terdapat keterangan terverifikasi dalam materi yang tersedia untuk memastikan siapa saja yang telah dipanggil, apakah panggilan telah dipenuhi, atau apa alasan jika ada pihak yang belum menjalani pemeriksaan.
Dengan demikian, perkara tersebut perlu diberitakan sebagai dugaan tindak pidana yang masih diproses, bukan sebagai kesimpulan bahwa pihak tertentu telah terbukti melakukan penggelapan. Semua pihak tetap berhak memperoleh proses hukum yang adil sesuai ketentuan yang berlaku.

Post a Comment