Fauzan Sibron Usul Verifikasi STNK untuk Pembelian Solar Subsidi di Lampung



BANDAR LAMPUNG
— Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, mendorong penerapan pemeriksaan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan pencocokan QR Code bagi kendaraan yang hendak membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Usulan tersebut disampaikan Fauzan saat mendampingi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan melakukan inspeksi mendadak di SPBU Rajabasa, Bandar Lampung, Jumat (9/10/2026).

Menurut Fauzan, pemeriksaan STNK secara langsung dapat menjadi salah satu langkah untuk mengurangi antrean panjang sekaligus mempersempit celah penyalahgunaan solar bersubsidi.

Ia menilai masih ada potensi penggunaan lebih dari satu QR Code untuk kendaraan yang sama, termasuk dugaan penggunaan pelat nomor yang tidak sesuai dengan identitas kendaraan sebenarnya.

"Kalau dari pihak kami, saya terutama anggota DPRD, tetap berupaya memaksimalkan bagaimana pemberlakuan STNK ini. Karena menurut saya, yang terbaik hari ini adalah itu," kata Fauzan.

Verifikasi STNK dan QR Code

Fauzan menjelaskan, kewajiban menunjukkan STNK asli dan mencocokkannya dengan QR Code dapat membantu petugas memastikan kesesuaian antara kendaraan yang mengisi solar dan data yang terdaftar.

Menurutnya, penggunaan QR Code perlu diikuti verifikasi identitas kendaraan agar celah penyalahgunaan subsidi dapat ditekan.

"Untuk mengurai antrean ini, menunjukkan STNK dan mencocokkan barcode itu akan mengurangi kecurangan. Karena yang terjadi hari ini adalah satu mobil bisa memiliki beberapa barcode dan pelat nomor palsu," ujarnya.

Ia menambahkan, pemeriksaan STNK asli dapat membantu petugas mendeteksi penggunaan identitas kendaraan yang tidak sesuai.

"Jika mereka harus menunjukkan STNK yang asli, maka mereka tidak bisa menggunakan nomor polisi yang palsu," katanya.

Fauzan juga menyebut kebijakan serupa di daerah lain dapat menjadi bahan pertimbangan. Namun, ia mengaku belum dapat memastikan daerah yang dimaksud dan menyebut Kalimantan Selatan sebagai salah satu contoh yang perlu ditelusuri lebih lanjut.

Usul Pengawasan Melibatkan Satpol PP

Selain verifikasi dokumen kendaraan, Fauzan menyinggung kemungkinan mengevaluasi batas pembelian solar bersubsidi bagi kendaraan tertentu. Menurutnya, kebijakan di daerah lain dapat dijadikan referensi dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan aturan yang berlaku.

Ia mengatakan akan mendorong usulan pemeriksaan STNK bersama Gubernur Lampung agar dapat dikaji lebih lanjut, termasuk kemungkinan melibatkan Satpol PP dalam pengawasan.

"Nah, sekarang kita mau dorong bersama Pak Gubernur. Nanti dikaji oleh Pak Gubernur apakah ini bisa diberlakukan dan melibatkan Satpol PP dalam pengawasannya," jelasnya.

Meski demikian, Fauzan menegaskan bahwa pemeriksaan STNK tersebut masih sebatas usulan dan perlu dikaji sebelum diterapkan.

Ganjil Genap Dinilai Belum Diperlukan

Terkait kemungkinan penerapan sistem ganjil genap untuk mengurangi antrean kendaraan di SPBU, Fauzan menilai kebijakan tersebut belum diperlukan di Lampung.

Menurutnya, penanganan antrean solar saat ini lebih tepat diarahkan pada pembenahan sistem pelayanan dan penguatan pemeriksaan kendaraan penerima subsidi.

"Saya kira itu belum ya. Kalau ganjil genap kan baru terjadi di Jakarta, saya kira di Lampung belum memerlukan," ujarnya.

Fauzan berharap pengawasan penyaluran solar bersubsidi dapat diperkuat melalui koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, Pertamina, dan pihak terkait.

Ia berharap verifikasi identitas kendaraan yang lebih ketat dapat membantu menekan potensi penyalahgunaan subsidi sekaligus mengurangi antrean pengisian solar di SPBU.

Hingga berita ini disusun, usulan tersebut masih memerlukan kajian lebih lanjut dari pihak terkait sebelum dapat diputuskan untuk diterapkan di Lampung.

Post a Comment

Previous Post Next Post