Pemprov Lampung Siapkan Satpol PP untuk Periksa STNK Pembeli Solar Subsidi


B,ANDAR LAMPUNG
— Pemerintah Provinsi Lampung berencana melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk membantu memeriksa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan yang hendak membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Rencana tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal setelah melakukan inspeksi mendadak bersama Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan di sejumlah SPBU di Kecamatan Natar, Lampung Selatan, dan Rajabasa, Bandar Lampung, Jumat (9/10/2026).

Menurut Mirza, Pemprov Lampung siap membantu Pertamina memeriksa kesesuaian dokumen kendaraan dengan kendaraan yang datang untuk mengisi solar bersubsidi. Langkah ini diharapkan memperkuat pengawasan distribusi BBM agar tepat sasaran.

“Kami dari Pemprov akan membantu untuk mengecek STNK sebelum ada peraturan. Nanti kita bantu cek apakah jenis mobil dan STNK-nya sama atau tidak. Nanti ada petugas Satpol PP,” kata Mirza.

Meski demikian, mekanisme teknis pelibatan Satpol PP masih perlu dikoordinasikan dengan pihak terkait dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

QR Code dan STNK Jadi Sorotan

Rencana pengawasan tersebut mengemuka setelah sidak menemukan persoalan dalam proses verifikasi kendaraan penerima solar bersubsidi, termasuk ketidaksesuaian antara QR Code pembelian BBM dan identitas kendaraan.

Dalam peninjauan itu, pemeriksaan QR Code dan STNK diketahui masih dilakukan ketika kendaraan sudah berada di depan dispenser pengisian BBM.

Putri Zulkifli Hasan menilai pemeriksaan yang dilakukan terlalu dekat dengan proses pengisian berpotensi memperpanjang antrean. Ia menyarankan agar verifikasi dokumen dilakukan sebelum kendaraan memasuki jalur pengisian.

“Terus juga pengecekan QR dengan STNK itu dilakukannya saat mobil sudah terparkir di depan. Padahal itu bisa juga dilakukan oleh marshal. Jadi sebelum masuk ke sini, harus dicek dulu. Tadi bahkan kami temukan ada yang tidak sesuai,” ujar Putri.

Pemeriksaan lebih awal diharapkan dapat membantu petugas mengidentifikasi kendaraan yang dokumennya tidak sesuai sebelum masuk ke jalur pengisian.

Antrean Naik hingga 30 Persen

Selain menyoroti verifikasi kendaraan, Mirza juga menanggapi antrean panjang solar di sejumlah SPBU. Ia mengatakan, berdasarkan hasil peninjauan, kondisi tersebut bukan disebabkan kekurangan stok BBM, melainkan peningkatan jumlah kendaraan yang membutuhkan layanan.

“Yang pertama, saya sangat bersyukur kuota ini bukan karena kekurangan BBM. Stok BBM aman,” ungkapnya.

Mirza menyebut jumlah kendaraan yang datang untuk mengisi BBM meningkat sekitar 20 hingga 30 persen dibandingkan kondisi biasanya. Sementara itu, sistem operasional SPBU dinilai perlu menyesuaikan diri dengan lonjakan kebutuhan tersebut.

“Biasanya kita menangani jumlah mobil yang tidak seperti sekarang, naik hampir 20 sampai 30 persen. Jadi, ini yang harus kita sesuaikan,” jelasnya.

SOP Pelayanan Akan Dibenahi

Mirza mengatakan, pemerintah akan mendorong pembenahan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan, meningkatkan efektivitas pengisian BBM, serta memperketat pengawasan terhadap kendaraan penerima subsidi.

Menurutnya, upaya penanganan antrean tidak boleh mengabaikan tujuan utama subsidi, yakni memastikan BBM disalurkan kepada pihak yang berhak.

“Yang pertama kita benahi SOP-nya, kedua jangan sampai ada fraud atau kecurangan, ketiga yang berhak harus mendapatkan subsidi,” tegasnya.

Melalui rencana pelibatan Satpol PP dan pembenahan proses verifikasi kendaraan, Pemprov Lampung berharap pengawasan penyaluran solar bersubsidi semakin optimal tanpa memperlambat pelayanan di SPBU.

Koordinasi dengan Pertamina dan pihak terkait juga diperlukan agar pemeriksaan dokumen kendaraan berjalan sesuai ketentuan, potensi penyalahgunaan dapat ditekan, dan masyarakat yang berhak tetap memperoleh akses terhadap solar bersubsidi.

Post a Comment

Previous Post Next Post