Perkuat Mitigasi Erupsi Anak Krakatau, Pemkab Lampung Selatan Bergerak Cepat Lindungi Warga Pesisir


 KALIANDA — Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bergerak cepat memperkuat langkah kesiapsiagaan dan penanganan lintas sektor guna melindungi masyarakat pesisir dari potensi dampak peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Komitmen tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi darurat yang dipimpin langsung oleh Bupati Lampung Selatan secara virtual pada Sabtu malam, 5 September 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh perangkat daerah siap merespons perkembangan situasi di lapangan secara terukur dan terintegrasi.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, menjelaskan bahwa fokus utama penanganan saat ini disatukan pada mitigasi sebaran abu vulkanik. Ia menegaskan bahwa karakteristik erupsi saat ini berbeda dengan peristiwa tahun 2018 yang memicu longsoran tubuh gunung dan tsunami. Meskipun potensi ancaman terbesar saat ini berupa paparan abu vulkanik, pemerintah daerah tetap mengambil tindakan antisipasi tingkat tinggi demi keselamatan warga.

Sebagai langkah konkret pencegahan di wilayah perairan, Pemkab Lampung Selatan bekerja sama dengan Polres Lampung Selatan untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas pariwisata menuju Pulau Sebesi dan kawasan Gunung Anak Krakatau. Para nelayan serta masyarakat yang beraktivitas di laut juga diimbau keras untuk tidak mendekati area gunung dalam radius aman minimal tiga kilometer. Di saat yang sama, pemantauan ketat terhadap aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni dan Dermaga Canti terus dilakukan secara berkesinambungan bersama instansi pelayaran terkait.

Guna menjaga kesehatan dan kebutuhan dasar masyarakat, jajaran Satpol PP, Damkarmat, Dinas Kesehatan, BPBD, hingga pihak kecamatan disiagakan untuk membagikan masker serta mendirikan posko kesehatan di wilayah yang berpotensi terdampak. Dinas Ketahanan Pangan juga telah mengamankan cadangan logistik apabila dampak erupsi berlangsung panjang dan mengganggu perekonomian warga. Selain itu, Dinas Pendidikan disiapkan untuk menerapkan skenario pembelajaran daring jika paparan abu vulkanik memburuk. Dari sisi anggaran, BPKAD disiagakan untuk mengalokasikan Belanja Tidak Terduga apabila status penanganan ditingkatkan.

Guna menghindari kesimpangsiuran informasi, seluruh publikasi perkembangan erupsi dan penanganan bencana dipusatkan satu pintu di Diskominfo Lampung Selatan. BPBD Lampung Selatan ditunjuk sebagai koordinator operasional yang menyampaikan pemantauan berkala setiap tiga jam ke tingkat provinsi dan BNPB. Masyarakat yang membutuhkan bantuan darurat dapat menghubungi Call Center BPBD Lampung Selatan di nomor 0823-5892-4600. Pemkab imbau warga tetap tenang, tidak termakan isu liar, dan selalu mengikuti arahan resmi petugas. (Diskominfo Lamsel)

Post a Comment

Previous Post Next Post