Kasus Keracunan MBG Terjadi Akibat Keterlambatan Distribusi, Menko Pangan Zulhas Minta Pengelola SPPG Lalai Diganti

 BANDAR LAMPUNG — Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan bahwa pemerintah tidak memberikan toleransi sedikit pun terhadap kelalaian dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya pada rantai distribusi makanan kepada penerima manfaat.

Zulhas menginstruksikan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau pihak mana pun yang terbukti lalai dalam menjaga kelayakan makanan segera diganti. Langkah tegas ini diambil demi menjamin keselamatan serta kesehatan puluhan juta anak dan kelompok penerima manfaat yang berhak mendapatkan asupan gizi secara aman.

"Saya sudah minta tidak boleh ada toleransi. Yang lalai, ganti SPPG-nya, siapa saja yang terlibat, ganti," tegas Zulhas saat memberikan keterangan kepada awak media di Bandar Lampung, Sabtu (5/9/2026).

Akar Masalah Ada di Rantai Pengiriman dan Faktor Manusia

Zulhas membeberkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi lapangan, akar penyebab dalam sejumlah kasus keracunan makanan MBG umumnya bukan bersumber dari fasilitas pengolahan atau sanitasi dapur sentral. Kondisi fasilitas dapur SPPG dinilai mayoritas sudah memenuhi standar kelayakan yang ditetapkan.

Permasalahan mendasar justru muncul pada jeda waktu antara penyelesaian proses memasak dengan waktu konsumsi akibat keterlambatan distribusi di lapangan.

"Dapur bagus, semua bagus, tapi budaya. Misalnya masak, harusnya dikirim jam 6, mungkin bangunnya kesiangan, dikirimnya jam 11 siang, itu menimbulkan keracunan," jelas Zulhas.

Selain ketepatan waktu pengiriman, Menko Pangan juga menyoroti perilaku pengangkutan serta penempatan wadah makanan selama proses pengiriman yang kerap mengabaikan prosedur operasional standar (standard operating procedure).

Pemerintah terus melakukan pembenahan tata kelola secara menyeluruh mengingat program strategis nasional ini ditargetkan menjangkau hingga 60 juta penerima manfaat secara bertahap. Seluruh pengelola SPPG dan petugas lapangan diminta disiplin menjalankan aturan demi menghindari potensi risiko akibat kelalaian maupun faktor ketidaksengajaan manusia (human error).