BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus memperkuat komitmen dan koordinasi lintas sektor guna menjaga stabilitas harga pangan, sekaligus mendukung penuh agenda strategis nasional terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan penguatan ekonomi berbasis desa.
Langkah tersebut diwujudkan saat Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan, Yanyan Ruchyansyah, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual dari Command Center Lantai 2 Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (14/9/2026). Agenda rakor tersebut dirangkaikan dengan Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Penyelenggaraan Ruang Bersama Indonesia (RBI) serta verifikasi dan validasi Koperasi Desa Merah Putih.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memaparkan bahwa inflasi nasional per Agustus 2026 berada pada tingkat 3,19 persen secara tahunan (year-on-year). Walau masih berada dalam rentang target pemerintah, daerah diminta mewaspadai pergerakan komoditas pangan utama.
"Yang perlu kita waspadai adalah daging ayam ras, telur ayam ras, dan beras. Koordinasi antara pemda, Bulog, Bapanas, dan distributor harus berjalan agar kenaikan harga dapat diantisipasi sejak awal," tegas Mendagri Tito Karnavian, Senin (14/9/2026).
Menanggapi hal tersebut, Pemprov Lampung menyatakan kesiapannya untuk terus memantau ketersediaan pasokan serta keterjangkauan harga komoditas pangan di pasar guna melindungi daya beli masyarakat.
Implementasi Ruang Bersama Indonesia (RBI) dan Koperasi Desa
Selain inflasi, rakor difokuskan pada penguatan program Ruang Bersama Indonesia (RBI) yang digagas melalui SKB Tiga Menteri. Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi menjelaskan bahwa RBI merupakan platform kolaboratif tingkat desa/kelurahan untuk mengintegrasikan layanan ramah anak, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan tata kelola lokal yang responsif gender.
Dukungan senada disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, yang menekankan pentingnya menempatkan perempuan sebagai subjek pembangunan desa serta menjadikan RBI sebagai ruang perlindungan dari kenakalan remaja, narkoba, dan judi daring.
Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono melaporkan perkembangan signifikan Koperasi Desa Merah Putih yang per 13 September 2026 telah mencatatkan 83.367 unit nasional, dengan puluhan ribu di antaranya siap dioperasikan.
Pemprov Lampung menegaskan siap mengawal dan mempercepat proses verifikasi data serta koordinasi bersama pemerintah kabupaten/kota hingga tingkat desa guna memastikan seluruh kebijakan pusat tersebut berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.
Post a Comment