BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mendorong Pengurus Wilayah (PW) Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Lampung untuk terus memperkuat agenda pemberdayaan perempuan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Langkah ini dinilai sangat strategis dalam menjawab tantangan pembangunan daerah serta mempersiapkan Lampung menghadapi bonus demografi.
Pesan tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat menghadiri Pelantikan dan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) PW Fatayat NU Lampung Masa Khidmah 2026–2031 yang mengusung tema "Strengthening Woman's Leadership for Sustainable Community Empowerment" di Ballroom Radisson Hotel Bandar Lampung, Minggu (13/9/2026).
Dalam arahannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa arah pembangunan Provinsi Lampung saat ini tidak bisa lagi hanya bergantung pada ketersediaan lahan dan komoditas bahan mentah, melainkan harus bergeser pada daya saing SDM. Mengingat lebih dari separuh populasi Lampung adalah perempuan, produktivitas kelompok perempuan menjadi kunci utama ketahanan ekonomi dan kualitas generasi penerus.
"Dulu satu hektar bisa untuk menghidupi tiga atau empat keluarga. Tapi ke depan, kita tidak bisa lagi mengandalkan tanah kita untuk jadi penghidupan. Kita harus mengandalkan kualitas sumber daya manusia," tegas Gubernur Mirza, Minggu (13/9/2026).
Gubernur mengapresiasi rekam jejak Fatayat NU yang dinilai teruji dalam melahirkan pemimpin publik, mulai dari posisi wakil gubernur, bupati, hingga puluhan anggota DPRD. Kendati demikian, ia meminta Fatayat NU tidak berpuas diri pada kaderisasi internal semata, melainkan memperluas jangkauan manfaatnya hingga ke pelosok desa melalui program pendidikan, kewirausahaan, dan penguatan UMKM berbasis komoditas lokal.
Penguatan Ketahanan Keluarga dan Hilirisasi Komoditas
Selain pemberdayaan ekonomi, Gubernur Mirza menyoroti peran vital perempuan dalam menjaga ketahanan keluarga di tengah maraknya persoalan sosial seperti perceraian dan penurunan motivasi belajar anak. Fatayat NU diharapkan hadir sebagai benteng sosial dan percontohan (role model) yang mendampingi masyarakat di tingkat akar rumput.
Di bidang ekonomi makro daerah, Gubernur mengajak Fatayat NU mengambil peran aktif dalam program hilirisasi produk unggulan. Saat ini, baru sekitar 40 persen komoditas pertanian Lampung yang menyentuh tahap hilirisasi, sehingga keterlibatan UMKM perempuan sangat dibutuhkan untuk memperpanjang rantai nilai ekonomi.
Dukungan atas langkah ini turut disampaikan Plt. Ketua PP Fatayat NU Dewi Winarti yang menekankan fokus pengurus baru pada penguatan layanan publik, perlindungan perempuan dan anak, serta kemandirian ekonomi. Sementara itu, Ketua PWNU Lampung Puji Rahardjo menyambut baik proses regenerasi kepemimpinan perempuan NU yang berjalan konsisten di Provinsi Lampung.
Post a Comment