BANDAR LAMPUNG — Pemerintah pusat memprioritaskan penyelesaian dan pengoperasionalan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Di Provinsi Lampung, sebanyak 90 dari total 93 dapur SPPG yang dialokasikan untuk kawasan 3T dilaporkan telah selesai dibangun secara fisik.
Meski demikian, sebagian besar fasilitas tersebut belum dapat dioperasikan secara optimal lantaran terganjal sejumlah kendala teknis dan administrasi, mulai dari kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) hingga status legalitas lahan.
Ketua Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Lampung, Saipul, menjelaskan bahwa penyelesaian dapur di wilayah 3T mendapat perhatian utama dari pemerintah pusat ketimbang dapur di kawasan aglomerasi.
"Untuk pembangunan dapur daerah 3T, saya mendapat laporan terakhir dari tim pusat bahwa ini sedang dibahas secara mendalam. Ini yang diutamakan penyelesaiannya pada tahap pertama dibandingkan dapur aglomerasi yang belum operasional," ujar Saipul.
Saipul mengungkapkan, dari target 93 unit dapur SPPG 3T di Lampung, 90 unit telah berdiri, sementara 3 unit sisanya masih terkendala dalam proses pembangunan.
Selain tiga unit yang belum selesai, tantangan utama beroperasinya 90 dapur yang telah rampung terletak pada tumpang-tindih status lahan, seperti berdiri di atas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) maupun kawasan hutan register. Hal ini memicu penundaan rekomendasi dari dinas terkait untuk penerbitan SLHS.
"Ada dapur yang dibangun mitra tanpa melapor atau mengecek kondisi lahan terlebih dahulu. Misalnya berada di lahan LP2B atau register, sehingga OPD terkait tidak bisa mengeluarkan rekomendasi SLHS," terangnya.
Guna mengurai persoalan tersebut, Saipul mendorong pemerintah kabupaten setempat turun tangan mencari solusi fleksibel, mengingat skema pembongkaran atau pemindahan bangunan dapur membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
"Solusinya harus dibahas di tingkat kabupaten, apakah bisa menggunakan skema peminjaman sementara sampai ada kepastian. Percepatan ini penting agar layanan MBG segera menjangkau masyarakat 3T yang membutuhkan akses pemenuhan gizi," pungkas Saipul.
Post a Comment