KOTABUMI — Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan syarat mutlak bagi keberlangsungannya roda pembangunan daerah serta jaminan perlindungan hak-hak dasar warga. Menghadapi dinamika kerawanan sosial di tingkat lokal, penguatan konsolidasi antara pemegang hak pengawasan legislatif dan aparat penegak hukum menjadi instrumen kunci. Dalam kerangka integrasi kelembagaan negara (state institutional integration), Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara, M. Yusrizal, S.T., menerima kunjungan silaturahmi dan koordinasi strategis dari Kapolres Lampung Utara yang baru, AKBP Raswidiati Anggraini, S.I.K., di Rumah Dinas Ketua DPRD Lampung Utara, Rabu (19/8/2026).
Pertemuan tingkat tinggi ini dihadiri oleh jajaran kunci dari kedua institusi, mencerminkan keseriusan kedua belah pihak dalam membangun garis komunikasi yang solid. Ketua DPRD M. Yusrizal didampingi Wakil Ketua III Wansori, beserta pimpinan Komisi dan Komisi I DPRD Lampung Utara, seperti Rahmad Fadli, Willian Mamora, dan Hj. Megarani. Sementara itu, Kapolres Lampung Utara memboyong jajaran teras operasional kepolisian, termasuk Wakapolres, Kabag Ops, Kasat Intel, Kasat Lantas, hingga Kasat Reskrim. Komposisi ini menandai dimulainya sinergi taktis antara pembuat kebijakan anggaran/pengawasan dengan aparat penegak hukum di lapangan.
Politikus Partai Gerindra tersebut menegaskan bahwa stabilitas keamanan (security & order) adalah pilar paling fundamental sebelum program-program kebijakan sosial (social policy) Pemkab Lampung Utara dapat dieksekusi secara efektif. Kemitraan antara lembaga legislatif dan kepolisian ditargetkan untuk merespons berbagai potensi ancaman ketertiban, pencegahan kejahatan konvensional, penataan lalu lintas, hingga penanganan konflik sosial secara dini.
Lebih lanjut, DPRD Lampung Utara memberikan komitmen penuh untuk mendukung langkah-langkah penegakan hukum dan pemeliharaan kamtibmas yang diusung oleh Polres Lampung Utara. Dukungan politik anggaran maupun pengawasan birokrasi siap diselaraskan guna memastikan kepolisian memiliki daya dukung yang optimal dalam menjaga kondusivitas wilayah.
Namun, koordinasi ini tidak sekadar berfokus pada pendekatan hukum formal (law enforcement), melainkan juga menyoroti pentingnya pembentukan karakter kedisiplinan sipil (character building) melalui pendekatan kepolisian yang humanis dan transformatif. Dengan terjalinnya komunikasi langsung antara pimpinan Komisi DPRD dan para Kasat operasional Polres, hambatan birokrasi dalam penyelesaian persoalan masyarakat di tingkat akar rumput diproyeksikan dapat dipangkas secara cepat.
Melalui konsolidasi kelembagaan ini, DPRD dan Polres Lampung Utara mengirimkan pesan tegas kepada publik: bahwa stabilitas keamanan daerah diproses melalui sinergi yang transparan, terukur, dan berorientasi penuh pada keamanan, kemajuan, serta kesejahteraan masyarakat Lampung Utara.
Post a Comment