Pesisir Barat – Potret miris ketimpangan kepentingan antara prioritas pembangunan untuk rakyat atau hanya mendahulukan kepentingan pejabat, menjadi pertanyaan serius bagi masyarakat ketika menelusuri jejak penggunaan anggaran pada Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disporaparekraf) Kabupaten Pesisir Barat tahun 2026.
Tak ayal, warga langsung terkejut ketika melihat rencana anggaran yang dilaksanakan Disporaparekraf Pesibar, yang disinyalir hanya mementingkan kebutuhan internal pegawai di tengah derasnya efisiensi dan minimnya pembangunan di wilayah barat Lampung ini.
Dari penelusuran yang dilakukan pada Rabu, 12 Agustus 2026, melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diketahui sekitar lebih dari Rp1,5 miliar diduga hanya dihabiskan untuk belanja operasional saja.
Sementara itu, pada tahun ini tak satupun terlihat adanya pembangunan infrastruktur yang dilakukan Disporaparekraf, baik di sisi pariwisata, pemuda, olahraga maupun ekonomi kreatif.
Dari penelusuran tersebut diketahui, anggaran senilai lebih dari Rp1,5 miliar tersebut dialokasikan untuk sejumlah kebutuhan operasional saja, mulai dari perjalanan dinas, makan minum ATK, hingga honor kegiatan semata.
Rinciannya, Perjalanan Dinas diketahui menghabiskan anggaran mencapai sekitar Rp295 juta, terdiri dari perjalanan dalam dalam dan luar kota.
Kemudian Belanja ATK dan Keperluan Perkantoran saja mencapai Rp266 juta, terdiri dari alat tulis, kertas, cetak, benda pos dan kebutuhan lainnya.
Selanjutnya terdapat Makan dan Minum sebesar Rp190 juta yang habis untuk kegiatan seremonial, lalu ada Anggaran Kendaraan Dinas mencapai Rp198 juta, yang terdiri dari sewa kendaraan, servis dan operasionalnya.
Ada pula Jasa Transaksi Keuangan sebesar Rp162,4 juta, yang tak jelas peruntukannya.
Berikutnya Honor Kegiatan menghabiskan anggaraan sebesar Rp112,4 juta , Jasa Konsultasi mencapai Rp140 juta, hingga Belanja Pakaian dan Cendera Mata sebesar Rp63,7 juta, lalu ada juga Belanja Sewa sebesar Rp42,6 juta yang terdiri dari sewa hotel dan peralatan umum.
Kemudian Belanja Kesekretariatan sebesar Rp35,52 juta, yang mencakup listrik, internet dan kebutuhan lainnya, serta Sewa Bangunan sebesar Rp16,5 juta, untuk sewa bangunan atau gedung.
Jika seluruh pos tersebut dijumlahkan, totalnya mencengangkan yakni mencapai sekitar Rp1,522 miliar.
Angka ini tentu bukan angka kecil. Terlebih bagi daerah yang masih berhadapan dengan berbagai persoalan pembangunan dan membutuhkan keberpihakan anggaran yang nyata terhadap kepentingan masyarakat.
Kondisi ini mencerminkan nir empati secara terang-terangan dan mencederai hati masyarakat yang saat ini sedang “puasa pembangunan” yang entah kapan akan berakhir.
Pertanyaannya kemudian sederhana: untuk siapa anggaran sebesar itu disiapkan?
Sebab, jika sebagian besar anggaran hanya berputar untuk perjalanan dinas, kebutuhan perkantoran, makan dan minum, kendaraan, jasa, honor hingga berbagai kebutuhan internal lainnya, masyarakat berhak mempertanyakan sejauh mana manfaat langsung yang dapat mereka rasakan.
Terlebih, anggaran operasional yang direncanakan Disporaparekraf tahun ini disinyalir hanya habis tak menentu, tanpa adanya langkah konkret yang benar-benar dibutuhkan warga Pesisir Barat.
Masyarakat tentu tidak sedang meminta seluruh anggaran pemerintah dihapuskan untuk kemudian dibiarkan birokrasi bekerja tanpa biaya. Namun, publik patut mempertanyakan keseimbangan antara biaya menjalankan birokrasi dengan hasil yang diberikan kepada masyarakat.
Sebab, Disporaparekraf memiliki empat sektor strategis sekaligus, yakni pemuda, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif. Keempat sektor tersebut seharusnya bukan hanya menjadi nama panjang dalam struktur organisasi, tetapi harus diwujudkan dalam program yang mampu memberikan dampak nyata.
Apalagi Pesisir Barat dikenal memiliki potensi pariwisata yang besar. Sektor tersebut seharusnya dapat menjadi salah satu tonggak peningkatan ekonomi masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan pelaku usaha dan meningkatkan pendapatan daerah.
Namun, potensi sebesar itu membutuhkan keberanian pemerintah dalam mengalokasikan anggaran secara produktif.
Jangan sampai pariwisata hanya ramai dibicarakan dalam forum dan dokumen perencanaan, sementara anggaran justru lebih banyak habis untuk membiayai aktivitas internal birokrasi.
Kondisi tersebut juga diduga mengangkangi langkah pemerintah daerah yang hendak membuat sektor pariwisata semakin berkembang dan bisa menjadi tonggak awal pencapaian kesejahteraan masyarakat Pesisir Barat.
Di tengah tuntutan efisiensi anggaran, setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah semestinya memiliki alasan yang jelas, dasar yang kuat dan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.
Publik tidak hanya membutuhkan laporan bahwa anggaran telah dibelanjakan. Publik membutuhkan bukti bahwa anggaran tersebut menghasilkan sesuatu.
Sebab pada akhirnya, anggaran pemerintah bukanlah uang pejabat, bukan pula uang dinas. Anggaran tersebut berasal dari uang rakyat yang seharusnya kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan, pembangunan dan manfaat yang nyata.
Karena itu, persoalan ini layak mendapatkan penjelasan terbuka dari Disporaparekraf. Terutama mengenai dasar penganggaran, bentuk kegiatan, realisasi masing-masing pos, serta output yang dihasilkan dari belanja lebih dari Rp1,5 miliar tersebut.
Awak media telah mencoba melakukan konfirmasi kepada Kepala Disporaparekraf Kabupaten Pesisir Barat melalui pesan WhatsApp pada Rabu (12/08). Namun, hingga berita ini diterbitkan, awak media tak kunjung mendapatkan balasan.
Awak media masih terus mencoba melakukan konfirmasi kepada pihak Disporaparekraf untuk mendapatkan penjelasan mengenai carut-marut pengelolaan anggaran di Disporaparekraf, sekaligus memberikan ruang hak jawab dan klarifikasi atas informasi yang telah ditelusuri. (*)
Post a Comment