LAMPUNG TIMUR — Pemerintah Pusat berkomitmen memotong urat nadi isolasi wilayah di pesisir timur Provinsi Lampung. Keseriusan ini ditunjukkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, saat meninjau titik nol rencana pembangunan Jembatan Way Bungur di Kabupaten Lampung Timur, Rabu, 15 Juli 2026.
Ada momen menarik dalam peninjauan ini. Demi merasakan langsung realitas mobilitas warga setempat yang puluhan tahun bergantung pada jalur air, Wapres Gibran memilih naik perahu getek tradisional untuk menyusuri aliran Sungai Way Bungur. Langkah berani ini diambil guna memetakan draf kelayakan perairan dari atas getek, sekaligus mengunci titik koordinat proyek jembatan permanen yang telah lama dinantikan masyarakat.
Spesifikasi Teknis Megastruktur Penghubung Dua Desa
Dalam kunjungan kerja strategis tersebut, Wapres didampingi oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Kapolda Lampung, Pangdam II/Sriwijaya, serta Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah. Di tepi sungai, rombongan menerima paparan cetak biru pengerjaan infrastruktur penunjang konektivitas wilayah.
Berdasarkan draf perencanaan teknis, megaproyek ini menelan draf nilai investasi mencapai Rp96,8 miliar dengan target masa pengerjaan selama 18 bulan. Jembatan baru tersebut akan menyambungkan konektivitas Desa Tanjung Tirto dan Desa Kali Pasir melalui total draf panjang trase mencapai 764 meter.
Dari aspek rekayasa sipil, struktur jembatan dirancang dengan spesifikasi modern guna menahan arus sungai dan beban tonase kendaraan:
Bentang Utama: Menggunakan struktur rangka baja bentang utama sepanjang 80 meter.
Penyangga & Dinding: Didukung oleh konstruksi pile slab sepanjang 550 meter dan instalasi Mechanically Stabilized Earth (MSE) Wall sepanjang 114 meter.
Girder & RBI: Diperkuat komponen PC-I Girder sepanjang 20 meter serta RBI sepanjang 80 meter.
Solusi Total Kerusakan Oprit dan Akselerasi Ekonomi Pesisir
Pembangunan jembatan berskala besar ini mendesak dilakukan untuk menggantikan fungsi infrastruktur lama. Kondisi eksisting jembatan lama dilaporkan mengalami degradasi struktur yang parah, mulai dari kerusakan ambles pada timbunan tanah penyangga (oprit), pergeseran komponen baja yang tidak lagi simetris, hingga keterbatasan daya tampung beban yang kerap melumpuhkan distribusi logistik.
Saat ini, proyek strategis tersebut tengah berada pada fase draf penyelesaian administrasi akhir. Pemerintah daerah bersama kementerian terkait sedang menggeber draf pembebasan lahan warga serta pemenuhan izin analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebelum draf konstruksi fisik secara masif dimulai di lapangan.
Pemerintah Provinsi Lampung optimistis, sentuhan infrastruktur dari Pemerintah Pusat ini akan menjadi pengungkit (leverage) ekonomi baru di kawasan timur Lampung. Keberadaan jembatan ini diproyeksikan mampu memangkas waktu tempuh antardesa secara drastis, mempercepat draf distribusi hasil komoditas perikanan tangkap, pertanian, serta perkebunan lokal menuju pusat kota, sekaligus membuka keterisolasian anak-anak sekolah dan fasilitas kesehatan dasar.
Post a Comment