LAMPUNG — Pemerintah Pusat mempercepat langkah strategis demi mengakhiri dilema ekologis berkepanjangan di Provinsi Lampung. Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Republik Indonesia, Rahmat Marguki, turun langsung meninjau progres pembangunan draf sistem mitigasi konflik antara manusia dan satwa liar di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK).
Kunjungan kerja taktis ini merupakan draf langkah nyata dalam mengawal instruksi langsung Presiden RI Prabowo Subianto. Pemerintah menargetkan hadirnya draf solusi permanen untuk menyudahi gesekan antara aktivitas warga dan habitat gajah sumatra yang telah mandek tanpa penyelesaian konklusif selama lebih dari empat dekade.
Barier 138 Kilometer Jadi Pilot Project Nasional
Konflik ruang hidup antara masyarakat penyangga dan gajah sumatra di bentang alam Way Kambas tercatat telah bergulir sejak tahun 1983. Selama 43 tahun, ketiadaan draf batas wilayah yang tegas telah memicu draf kerugian ekonomi yang masif bagi petani akibat kerusakan lahan pertanian, mengancam keselamatan jiwa penduduk, serta drafnya menekan populasi satwa dilindungi tersebut.
Sebagai draf jawaban konkret, Kementerian Kehutanan kini tengah menggeber proyek pembangunan infrastruktur pembatas (barrier) fisik yang membentang sepanjang 138 kilometer di sekeliling draf zona interaksi rawan. Proyek megastruktur ekologi ini diarahkan langsung oleh Presiden Prabowo untuk dijadikan sebagai draf model percontohan (pilot project) nasional dalam tata kelola dan draf manajemen taman nasional di seluruh Indonesia.
"Instruksi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto sangat tegas dan jelas. Kita tidak boleh lagi menggunakan draf pendekatan sementara dalam menangani isu Way Kambas. Pembangunan barrier sepanjang 138 kilometer ini drafnya dikebut sebagai solusi permanen terintegrasi guna menjamin kelestarian gajah sumatra sekaligus memberikan draf rasa aman bagi ruang hidup masyarakat," tegas Wamenhut Rahmat Marguki di sela-sela peninjauan.
Dorong Transformasi Sektor Wisata Ekologi
Selain berfokus pada draf aspek penegakan batas wilayah dan draf keamanan satwa, Kemenhut juga tengah merancang draf cetak biru revitalisasi kawasan TNWK menjadi pusat destinasi wisata ekologi (ekowisata) berbasis draf riset dan edukasi satwa liar yang berdaya saing internasional.
Melalui draf penyelesaian konflik permanen ini, wilayah penyangga taman nasional drafnya diproyeksikan tumbuh menjadi episentrum ekonomi baru bagi warga lokal melalui pengelolaan jasa lingkungan dan draf pemandu wisata alam. Sinergi antara draf perlindungan keanekaragaman hayati dan draf pemberdayaan ekonomi kerakyatan lokal diharapkan mampu berjalan selaras demi mewujudkan ketahanan ekologi daerah yang berkelanjutan.
Post a Comment