BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat komitmennya dalam menyukseskan agenda nasional Sensus Ekonomi 2026 yang diinisiasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Langkah taktis ini ditunjukkan secara langsung oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, yang bertindak sebagai Pendamping Kehormatan dalam pelaksanaan pendataan lapangan. Peninjauan yang menyasar klaster ritel modern tersebut dipusatkan di Mal Boemi Kedaton (MBK), Bandar Lampung, pada Sabtu, 11 Juli 2026. Kehadiran otoritas eksekutif tertinggi ini bertujuan memastikan proses penyerapan data pelaku usaha berjalan valid, transparan, dan bebas manipulasi.
Sensus Ekonomi 2026 diposisikan sebagai instrumen makro yang sangat strategis. Data mutakhir yang dihimpun dari lapangan akan dikonversi menjadi kompas utama dalam memetakan arah kebijakan pembangunan daerah, akselerasi iklim investasi, hingga hilirisasi program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Oleh karena itu, Wagub Jihan mengimbau secara tegas kepada seluruh masyarakat dan entitas bisnis di Provinsi Lampung untuk memberikan data omzet serta operasional secara jujur dan akurat kepada petugas pencacah.
Dalam operasi lapangan tersebut, Jihan Nurlela yang didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo, serta Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution, memantau langsung proses wawancara instrumen sensus. Salah satu titik pendataan menyasar manajemen restoran Shabu Kitchen Onago. Petugas lapangan mengajukan serangkaian kuesioner teknis yang mencakup segmentasi produk, struktur pendapatan berkala, penyerapan tenaga kerja, hingga rantai pasok operasional harian.
"Kami meminta seluruh pelaku usaha membuka data riil mereka demi kepentingan formulasi kebijakan ekonomi Lampung yang tepat sasaran di masa depan. Kepada para petugas BPS di lapangan, saya instruksikan untuk menjaga profesionalisme tinggi. Atribut resmi, mulai dari rompi khusus hingga tanda pengenal instansional, wajib dikenakan secara disiplin saat bertugas. Hal ini mutlak diperlukan sebagai protokol resmi untuk membangun kredibilitas, menjaga kepercayaan publik, serta meminimalisasi potensi penolakan di lapangan," tegas Wakil Gubernur Jihan Nurlela di sela peninjauan Pos Sensus MBK.
Pemilihan pusat perbelanjaan modern sebagai lokus pendataan awal dinilai sangat krusial oleh BPS Provinsi Lampung. Sektor ritel modern, department store, hypermarket, hingga gerai kuliner merupakan motor penggerak utama dalam sirkulasi keuangan daerah. Sektor-sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menjadi penyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar.
Guna mengantisipasi resistensi dan hambatan teknis, BPS Kota Bandar Lampung juga secara paralel memasifkan sosialisasi terarah di berbagai pusat perbelanjaan. Respons positif ditunjukkan oleh perwakilan pelaku usaha di MBK yang menyatakan bahwa instrumen pertanyaan yang diajukan sangat akomodatif dan mudah dipahami karena bersinggungan langsung dengan dinamika bisnis sehari-hari. Pemprov Lampung optimistis, ketersediaan basis data ekonomi yang solid dan berkualitas tinggi akan menjadi fondasi kuat dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Post a Comment