BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung memperketat standardisasi manajemen rantai pasok dan tata kelola ekologis Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melanjutkan draf pengawasan terpadu di hari pertama masuk sekolah Tahun Ajaran 2026/2027, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela memimpin tim kedua untuk melakukan inspeksi mendalam mulai dari hilir di ruang kelas hingga ke hulu di pusat produksi pangan. Peninjauan taktis ini dipusatkan di SD Negeri 01 Ketapang dan SMP YPPL Panjang, Kota Bandar Lampung, Senin, 13 Juli 2026.
Di kedua institusi pendidikan tersebut, Wagub Jihan melakukan draf verifikasi lapangan dengan memantau langsung proses pembagian ransum serta berdialog bersama para guru dan siswa untuk menyerap impresi rasa, porsi, hingga lauk favorit anak-anak. Secara umum, otoritas sekolah melaporkan distribusi berjalan lancar tanpa kendala logistik yang berarti. Namun, klaster tenaga pendidik memberikan draf masukan krusial terkait pentingnya variasi rotasi menu harian agar peserta didik tidak mengalami kejenuhan konsumsi.
Standardisasi Gizi dan Audit IPAL di SPPG Panjang
Guna memastikan masukan dari sekolah diakomodasi pada draf produksi, Jihan Nurlela melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Panjang. Di fasilitas ini, Wagub Lampung yang berlatar belakang medis tersebut melakukan diskusi teknis bersama pengelola dan tenaga ahli gizi. Audit internal ini mencakup draf penyusunan menu berimbang, kalkulasi kalori sesuai kelompok usia siswa, draf kepatuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) sanitasi, kelengkapan sertifikasi izin edar, hingga kesiapan infrastruktur vital seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Menariknya, Wagub Jihan memberikan atensi khusus pada draf manajemen risiko sisa pangan (food waste). Pemerintah Provinsi Lampung menginstruksikan pengelola SPPG agar sisa makanan organik yang tidak terkonsumsi tidak langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) melainkan dialihkan secara sirkular.
"Program MBG ini dirancang bukan hanya untuk meningkatkan draf status gizi dan kecerdasan anak, tetapi juga harus ramah terhadap ekosistem lingkungan hidup. Kami menegaskan agar sisa makanan yang masih layak dan sisa proses dapur diolah secara berkelanjutan menjadi draf pupuk kompos atau pakan budidaya maggot. Langkah ini penting agar program nasional ini tidak memicu draf masalah lingkungan baru di wilayah padat penduduk seperti Kecamatan Panjang," urai Wakil Gubernur Jihan Nurlela.
Kolaborasi Pengawasan dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal
Secara kelembagaan, draf pelaksanaan program pemenuhan gizi di Provinsi Lampung dikawal melalui skema sinergi pengawasan berlapis antara Badan Gizi Nasional dan Korps Adhyaksa Kejaksaan RI. Komitmen akuntabilitas diwujudkan lewat draf evaluasi bulanan yang dibarengi dengan inspeksi mendalam secara berkala tanpa pemberitahuan ke lapangan. Selain itu, pemerintah menetapkan draf transparansi harga satuan makanan dan rincian menu di setiap gerbang SPPG serta membuka kanal aduan digital berbasis masyarakat.
Guna menjaga stabilitas kualitas bahan baku sekaligus menggerakkan roda ekonomi makro di tingkat tapak, Pemprov Lampung memandatkan penyerapan draf komoditas pangan lokal. Sektor hulu suplai daging, telur, sayur, dan beras diwajibkan melibatkan jaringan koperasi, pelaku UMKM, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Strategi integratif ini diharapkan mampu menciptakan efek berganda yang seimbang, yakni menjamin tumbuh kembang optimal anak sekaligus menggerakkan sektor agraria dan sirkulasi ekonomi kerakyatan di Lampung.
Post a Comment