BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung memperketat pengawasan terhadap akurasi basis data makro daerah guna memitigasi risiko galat dalam perumusan kebijakan pembangunan jangka panjang. Langkah taktis ini ditunjukkan melalui keterlibatan langsung Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, yang turun ke lapangan sebagai Pendamping Kehormatan dalam fase pendataan primer Sensus Ekonomi 2026. Operasi pencacahan lapangan yang menyasar klaster ritel modern tersebut dipusatkan di Mal Boemi Kedaton (MBK), Bandar Lampung, Sabtu, 11 Juli 2026.
Peninjauan yang diarsiteki oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung ini diposisikan sebagai langkah strategis untuk memetakan anatomi ekonomi sektor jasa dan perdagangan pascapandemi. Ketersediaan draf data yang andal dan terverifikasi dinilai mutlak diperlukan oleh otoritas eksekutif sebagai instrumen jangkar untuk merancang regulasi investasi, penyerapan tenaga kerja, hingga formulasi insentif bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.
Dalam pergerakan di koridor pusat perbelanjaan, Wagub Jihan Nurlela yang didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo, serta Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution, mengawal langsung interaksi antara petugas pencacah dan manajemen tenant. Tim menyambangi restoran Shabu Kitchen Onago untuk menguji pengisian instrumen kuesioner yang mencakup struktur permodalan, omzet berkala, volume pasokan bahan baku, hingga sistem penggajian karyawan.
"Akurasi data ekonomi daerah adalah kunci utama agar draf kebijakan pembangunan tidak salah sasaran. Kami mengimbau seluruh pelaku usaha korporasi maupun ritel untuk membuka data operasional mereka secara jujur apa adanya tanpa manipulasi. Kepada jajaran petugas lapangan BPS, profesionalisme tinggi harus tetap ditegakkan. Atribut kedinasan seperti rompi khusus dan tanda pengenal instansional wajib dikenakan secara disiplin demi membangun kredibilitas, memupuk kepercayaan publik, serta menangkal potensi resistensi dari subjek sensus," tegas Wakil Gubernur Jihan Nurlela saat memberikan arahan di Pos Sensus MBK.
Otoritas BPS memandang kawasan pusat perbelanjaan sebagai episentrum sirkulasi keuangan yang sangat krusial di Kota Bandar Lampung. Sektor ritel modern yang mencakup department store, gerai kuliner, supermarket, hingga hypermarket memiliki dampak berganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus stabilitas penyerapan tenaga kerja lokal. Oleh karena itu, BPS Kota Bandar Lampung secara simultan memasifkan sosialisasi terarah guna meminimalkan hambatan teknis psikologis di tingkat manajemen pelaku usaha.
Respons positif ditunjukkan oleh perwakilan pelaku usaha di lapangan yang mengonfirmasi bahwa seluruh parameter pertanyaan dalam instrumen Sensus Ekonomi 2026 sangat akomodatif karena merefleksikan dinamika manajerial harian. Pemerintah Provinsi Lampung optimistis, integrasi yang solid antara kedisiplinan petugas lapangan BPS dan sikap kooperatif dunia usaha akan menghasilkan bank data ekonomi berkualitas tinggi yang siap dikonversi menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah demi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Post a Comment