BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung bergerak cepat menerjemahkan draf instruksi taktis yang ditinggalkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, usai merampungkan kunjungan kerja sehari di Kabupaten Lampung Timur.
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, membeberkan cetak biru koordinasi lintas sektor yang harus segera diselesaikan oleh jajaran pemda. Hal tersebut disampaikan Jihan di Gedung DPRD Provinsi Lampung, Kamis, 16 Juli 2026. Dua klaster utama yang menjadi draf atensi khusus Wapres meliputi percepatan megastruktur konektivitas perairan serta draf intervensi hulu-hilir pertanian singkong.
Pembagian Tugas Pusat-Daerah untuk Jembatan Rp96,8 Miliar
Salah satu lokomotif pembangunan yang mendapat draf pengawalan ketat adalah rencana pembangunan permanen Jembatan Way Bungur di Kecamatan Way Bungur. Infrastruktur vital penembus isolasi wilayah ini diproyeksikan menelan draf anggaran pusat sebesar Rp96,8 miliar dengan masa konstruksi fisik selama 18 bulan.
Jembatan sepanjang 764 meter ini nantinya akan menghubungkan Desa Tanjung Tirto dengan Desa Kali Pasir. Spesifikasi rekayasanya mencakup bentang utama rangka baja 80 meter, struktur pile slab 550 meter, dinding penahan tanah MSE Wall 114 meter, serta dukungan komponen PC-I Girder dan RBI.
Wagub Jihan menjelaskan, saat ini aktivitas penyeberangan warga masih ditopang oleh draf infrastruktur darurat, yakni Jembatan Merah Putih Garuda yang dibangun oleh personel TNI. Guna merealisasikan bangunan permanen, Wapres Gibran menginstruksikan pembagian draf tanggung jawab yang jelas antara daerah dan pusat.
"Pak Wapres meminta proses peralihan dari jembatan sementara ke permanen ini dikawal secara khusus. Saat ini, Pemprov Lampung sedang menggeber koordinasi dengan Pemkab Lampung Timur untuk menyelesaikan draf pembebasan lahan yang menjadi kewenangan mutlak daerah. Begitu draf kliring lahan rampung, kementerian terkait di pusat akan langsung menurunkan draf dukungan melalui skema tugas pembantuan," urai Jihan Nurlela.
Akselerasi Bantuan Alsintan dan Diplomasi Singkong Nasional
Selain sektor konektivitas wilayah, pemda juga tengah bersiap menyambut draf paket stimulan pertanian dari Istana Wakil Presiden. Bantuan ini merupakan draf respons instan dari dialog langsung Wapres Gibran dengan 33 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Desa Muara Jaya.
Aparatur dinas pertanian daerah kini tengah mendata draf kebutuhan riil di lapangan. Pemprov Lampung mengonfirmasi bahwa dalam waktu dekat, paket bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta pasokan sarana prasarana irigasi akan digelontorkan langsung melalui skema bantuan presiden (Banpres). Di sisi lain, Wagub memastikan draf ketersediaan pupuk di Lampung Timur saat ini masih berada dalam kondisi aman dan terkendali.
Lebih jauh, momentum kedatangan Wapres dimanfaatkan oleh Pemprov Lampung untuk melakukan draf diplomasi komoditas. Pemda mendesak pemerintah pusat agar menaikkan draf status hukum tanaman ubi kayu menjadi komoditas strategis nasional. Langkah politik-ekonomi ini dinilai penting agar singkong mendapatkan proteksi harga ekspor-impor yang ideal serta draf insentif hilirisasi yang setara dengan beras.
Komitmen hilirisasi tersebut juga akan menyentuh draf cetak biru energi baru terbarukan. Pemprov Lampung bersama tim ahli pusat tengah mematangkan draf rencana pemanfaatan komoditas singkong dan sorgum lokal sebagai draf bahan baku utama industri bioenergi (bioetanol) nasional. Rencana strategis ini dijadwalkan masuk dalam draf pembahasan lanjutan bersama kementerian koordinator di Jakarta pada pekan depan.
Post a Comment