JAKARTA — Arsitektur tata kelola dan pengawasan pembangunan di tingkat akar rumput kini menempatkan perempuan sebagai aktor strategis. Pengukuhan massal pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP), DPD, hingga DPC Srikandi Jaga Desa se-Indonesia di Ballroom The Djakarta Theater menjadi penanda kesiapan organisasi sayap Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) ini dalam memperkuat fungsi pengawasan vertikal. Langkah ini diambil guna memastikan gerak stimulan dana desa dan berbagai program strategis nasional tidak mengalami kebocoran di tingkat daerah.
Hadir dalam pengukuhan tersebut Gubernur Lampung yang juga menjabat sebagai Ketua DPD ABPEDNAS Lampung, Rahmat Mirzani Djausal. Kehadiran pucuk pimpinan Lampung ini mengonfirmasi komitmen daerah untuk mengintegrasikan peran perempuan dalam struktur formal pembuat kebijakan desa. Dengan membawa paradigma "Perempuan Berdaya, Desa Sejahtera", organisasi ini diproyeksikan untuk memotong pola patriarki birokrasi desa dan menaikkan posisi tawar perempuan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes).
Secara taktis, momentum pelantikan ini diselaraskan dengan peluncuran program prioritas berskala nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni Program Makan Bergizi Gratis. Ketua Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa, Hashim S. Djojohadikusumo, yang melantik langsung kepengurusan di bawah kepemimpinan Ella Nurlaela Tubagoes, menggarisbawahi pentingnya fungsi pengawasan berlapis. Tanpa adanya monitoring ketat dari komunitas lokal, program intervensi nutrisi anak desa ini rentan terdistorsi oleh masalah logistik dan maladministrasi.
Sinergitas kelembagaan dalam pengukuhan ini semakin solid dengan kehadiran Jamintel Kejaksaan Agung RI, Prof. Dr. Reda Manthovani. Pelibatan unsur intelijen kejaksaan dan jaringan ABPEDNAS mengindikasikan bahwa Srikandi Jaga Desa ke depan akan dibekali kapabilitas pengawasan anggaran yang lebih formal dan terukur. Transformasi ini diharapkan mampu mengubah peran perempuan pedesaan dari yang semula hanya menjadi objek pembangunan, kini bergeser menjadi benteng utama transparansi anggaran negara demi mewujudkan kemandirian desa.
Post a Comment