Redesain Tata Kelola Aparatur: Komisi II DPR RI Bidik Skema Alih Status P3K Jadi PNS via APBN

BANDAR LAMPUNG — Komisi II DPR RI meluncurkan komitmen politik strategis untuk merombak struktur dan tata kelola kepegawaian nasional. Parlemen secara taktis tengah mengawal cetak biru peralihan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)—baik di sektor murni maupun paruh waktu—untuk diangkat langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Langkah legislatif ini diambil guna menyelesaikan polemik menahun terkait dualisme status aparatur serta beban fiskal daerah yang kian kritis akibat skema penggajian P3K saat ini.

Anggota Komisi II DPR RI, Rycko Menoza, mengungkapkan bahwa kebijakan pengalihan status ini dipicu oleh jeritan finansial berbagai pemerintah daerah yang mengeluhkan sempitnya ruang fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Guna mengantisipasi kelumpuhan pembangunan di daerah, DPR RI mendesak Kementerian Keuangan untuk mengambil alih seluruh beban pembiayaan dan pemenuhan gaji P3K secara tersentralisasi melalui APBN. Strategi pemindahan beban anggaran ke pusat ini dinilai sebagai satu-satunya jalan rasional di tengah terbatasnya dana transfer ke daerah.

Dalam sasis pengawasan yang lebih luas, parlemen tidak hanya memprioritaskan aparatur di bawah pemerintah daerah, tetapi juga membidik pembenahan nasib P3K yang berada di lini lembaga vertikal dan kementerian. Komisi II meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemenpan-RB untuk menyelaraskan parameter kesejahteraan dan standardisasi karier pegawai vertikal di daerah agar tidak terjadi ketimpangan regulasi. Sebagai ujung tombak pelayanan publik, perlindungan hak kerja para aparatur ini harus ditempatkan sebagai program prioritas negara.

Meskipun cetak biru ini baru memasuki tahap pembahasan awal dalam penyusunan usulan kegiatan anggaran, DPR RI optimistis regulasi ini dapat dieksekusi secara mulus seiring dengan proyeksi pelonggaran likuiditas keuangan negara ke depan. Komitmen pengangkatan langsung P3K menjadi PNS ini diproyeksikan menjadi bantalan reformasi birokrasi yang kuat. Restrukturisasi ini diharapkan mampu mendongkrak motivasi kerja aparatur sipil, menghilangkan sekat birokrasi, serta menjamin keberlanjutan pelayanan publik yang prima dari tingkat pusat hingga pelosok daerah.