BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung secara resmi memulai program restrukturisasi kapasitas kepemimpinan aparatur sipil negara (ASN) tingkat tinggi guna merespons disrupsi global dan ancaman nyata perubahan iklim. Langkah strategis ini diwujudkan melalui pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 2026. Pembukaan diklat kepemimpinan kelas tinggi ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung, di Gedung Pusiban, Selasa, 14 Juli 2026.
Penyelenggaraan PKN Tingkat II edisi ini mengadopsi draf tema sentral bertajuk "Kepemimpinan Adaptif untuk Mendukung Transformasi Tata Kelola Lingkungan Berkelanjutan". Kursus kepemimpinan intensif yang dijadwalkan berlangsung hingga 13 November 2026 mendatang ini diikuti oleh 47 orang peserta, yang terdiri dari jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dari lingkungan Pemprov Lampung, pemerintah kabupaten/kota se-Lampung, serta perwakilan instansi kementerian pusat.
Materi kediklatan dirancang secara komprehensif menggunakan draf kurikulum terintegrasi dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. Struktur pengajaran memprioritaskan kelompok mata pelatihan inti yang meliputi integritas personal, kepemimpinan strategis berbasis digitalisasi dan kewirausahaan, manajemen strategis sektor publik, hingga draf aktualisasi proyek perubahan.
Pergeseran Parameter Pembangunan: Menuju Indonesia Emas 2045
Dalam membacakan amanat tertulis Gubernur Lampung, Sekdaprov Marindo Kurniawan menegaskan bahwa arah pembangunan daerah kini dilarang keras hanya terpaku pada draf indikator pertumbuhan ekonomi konvensional. Kemajuan Provinsi Lampung yang selaras dengan visi nasional "Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045" kini diukur dari sejauh mana para pengambil kebijakan mampu menyeimbangkan laju industri dengan mitigasi risiko ekologis.
Tema tata kelola lingkungan hidup dalam PKN kali ini diturunkan ke dalam tiga pilar kebijakan daerah, yaitu akselerasi tata ruang yang berwawasan lingkungan, perlindungan sumber daya alam terpadu dari ancaman polusi industri, serta penguatan ketahanan iklim regional guna menekan risiko bencana alam di Lampung.
"Birokrasi modern hari ini tidak boleh lagi hanya lihai dalam menyelesaikan urusan administratif yang sifatnya kaku dan rutinitas. Para pemimpin tinggi pratama harus menjadi dinamo penggerak perubahan yang adaptif, inovatif, dan berani mengambil keputusan taktis di tengah ancaman krisis iklim global. Kami menuntut agar setiap draf proyek perubahan yang dirancang selama pelatihan ini tidak berakhir sebagai tumpukan draf laporan di atas meja, melainkan harus segera diimplementasikan secara konkret dan memberikan dampak instan bagi peningkatan daya saing serta kesejahteraan masyarakat Lampung," tegas Sekdaprov Marindo Kurniawan.
Mengubah Krisis Ekologis Menjadi Kebijakan Berbasis Data
Pandangan senada disampaikan oleh Deputi Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN LAN RI, Army Winarty. Ia mengingatkan bahwa persoalan degradasi ekologi bukan lagi sekadar domain sektoral milik dinas lingkungan hidup, melainkan telah bergeser menjadi isu kompleks yang memengaruhi stabilitas ekonomi, ketahanan pangan, sektor fiskal, hingga ketahanan sosial masyarakat rentan.
Merujuk pada draf data Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), Indonesia tengah berhadapan dengan anomali cuaca ekstrem dan penyusutan garis pantai akibat naiknya permukaan air laut. Oleh sebab itu, LAN RI menuntut para peserta PKN II untuk menggeser pola pikir dari penyelesaian masalah taktis jangka pendek—seperti perbaikan saluran air—menuju draf penyelesaian tantangan adaptif yang berorientasi pada kebijakan tata ruang terpadu dan perubahan budaya masyarakat.
Deputi LAN menekankan bahwa draf tata ruang bukan sekadar urusan zonasi di atas kertas, melainkan sebuah keputusan politik dan teknokratis yang memiliki bobot moral tinggi untuk melindungi keselamatan generasi mendatang. Melalui PKN Angkatan XXIV ini, Lampung diharapkan mampu melahirkan draf kepemimpinan masa depan yang siap merobohkan sekat-sekat sektoral demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berkelas dunia.
Post a Comment