BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkokoh ekosistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara berkelanjutan. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, saat menyambut kunjungan kerja Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifah Fauzi, dalam Rapat Koordinasi bersama Forum Puspa, Forum Anak Daerah (FAD), Puspaga, PATBM, dan Dinas PPPA se-Provinsi Lampung di Balai Keratun, Minggu (26/7/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Wagub Jihan menyampaikan bahwa isu perempuan dan anak di Lampung telah ditransformasikan menjadi gerakan sosial berbasis masyarakat.
"Kehadiran Ibu Menteri menjadi simbol bahwa Lampung mendapat perhatian penuh. Kami sangat membutuhkan sinergi dan pengawalan dari pemerintah pusat dalam menjalankan tugas perlindungan di daerah. Kami ingin setiap perempuan punya kesempatan berkembang dan setiap anak tumbuh tanpa rasa takut," ujar Wagub Jihan.
Inovasi Program Desa TAPIS, PEKKA, dan Prinsip Zero Tolerance
Pemprov Lampung memaparkan sejumah langkah strategis dan program inovatif yang tengah berjalan, di antaranya:
Gerakan 'Ayah Mengantar Anak ke Sekolah': Aksi partisipasi keluarga yang digelar serentak saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) untuk memperkuat ikatan emosional anak dan orang tua.
Program Desa TAPIS & Bimtek PEKKA: Inovasi pemberdayaan ekonomi keluarga yang menyasar 9 hingga 11 persen perempuan kepala keluarga di Lampung agar memiliki kemandirian finansial.
Prinsip Zero Tolerance Kasus Kekerasan: Penanganan kasus kekerasan dan perundungan secara tegas melalui kolaborasi UPTD PPA di 15 kabupaten/kota dengan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kanwil Kemenkumham.
Menteri PPPA: Benteng Utama Anak Berada di Dalam Hati
Menteri PPPA RI, Arifah Fauzi, menyoroti posisi strategis perempuan dan anak yang mencakup hampir dua pertiga populasi Indonesia. Mengutip data SIMFONI PPA 2025 yang mencatat 35.020 kasus kekerasan dengan 36.920 korban—di mana mayoritas terjadi di lingkungan rumah tangga—Arifah mengingatkan pentingnya evaluasi pola pengasuhan.
Arifah juga menyoroti ancaman era digital seperti kecanduan gawai dan paparan konten pornografi yang berdampak langsung pada kesehatan mental anak.
"Kita tidak bisa membentengi anak-anak kita hanya dengan dinding atau pagar beton yang tinggi. Benteng sejati yang harus kita bangun adalah benteng yang ada di dalam hati anak-anak kita. Jika karakter dan pemahamannya kuat, mereka sendiri yang akan menolak hal-hal tidak baik," tegas Arifah.
Menteri PPPA mengapresiasi Pemprov Lampung atas capaian pembentukan UPTD PPA yang telah mencapai 100 persen di seluruh kabupaten/kota, seraya mendorong pemanfaatan gerakan KEMUDI untuk menyalurkan rekomendasi 'Suara Anak Indonesia' langsung kepada pembuat kebijakan di daerah.
Post a Comment