Kopdes dan MBG, Dinilai Berbiaya Tinggi, Pengamat Urgensi: "Bukan Program Prioritas yang Mendesak"

JAKARTA, 5 Juli 2026 – Kebijakan pemerintah dalam menggelontorkan anggaran besar untuk program Koperasi Merah Putih serta implementasi Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai kritik tajam. Alokasi dana masif pada kedua program tersebut dinilai salah sasaran dan tidak menjawab kebutuhan riil masyarakat yang jauh lebih mendesak di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini.

Russel Ray, pengamat kebijakan publik sekaligus analis sosial-ekonomi, menyatakan bahwa pemerintah terjebak dalam pusaran program populis yang berbiaya tinggi (high-cost programs) tanpa melakukan kalkulasi matang mengenai skala prioritas nasional.

"Koperasi Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG) memang terdengar mulia di atas kertas. Namun jika kita bedah urgensinya, kedua program ini memakan ruang fiskal yang sangat besar untuk sesuatu yang sifatnya bukan prioritas darurat. Rakyat hari ini lebih butuh stabilitas harga bahan pokok, lapangan kerja, dan perbaikan infrastruktur dasar," ujar Russel dalam keterangannya hari ini.

Menurutnya, restrukturisasi atau pendirian Koperasi Merah Putih secara masif berisiko menjadi proyek kosmetik jika tidak dibarengi dengan penguatan daya beli riil di tingkat akar rumput. Di sisi lain, tata kelola logistik program Makan Bergizi Gratis yang menelan anggaran fantastis dianggap rawan inefisiensi dan berpotensi membebani APBN jangka panjang.

Ada tiga poin krusial yang melandasi kritik terhadap kedua program tersebut:

1. Beban Fiskal yang Tidak Proporsional: Alokasi anggaran yang sangat besar berisiko memperlebar defisit anggaran di saat sektor-sektor produktif lain membutuhkan stimulus ekonomi.

2. Abai terhadap Skala Prioritas mendesak: Di tengah ancaman inflasi pangan dan ketimpangan daerah, intervensi pemerintah seharusnya difokuskan pada sektor hulu seperti ketahanan pangan lokal, bukan pada program hilir yang bersifat seremonial.

3. Risiko Manajemen dan Inefisiensi Birokrasi: Program skala nasional yang dipaksakan berjalan dalam waktu singkat rawan mengalami kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam distribusi.

Melalui rilis ini, pemerintah didesak untuk segera melakukan evaluasi total dan mengkaji ulang (review) penetapan anggaran untuk Koperasi Merah Putih dan program MBG. Pemerintah diharapkan mengalihkan fokus pada kebijakan yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi mikro dan kesejahteraan masyarakat secara jangka panjang.