Jangkar Stabilitas Daerah: DPRD Lampung Dorong Profesionalisme Polda dalam Mengamankan Investasi Makro

LAMPUNG SELATAN — Sinergitas institusional antara otoritas legislatif dan aparat penegak hukum di Provinsi Lampung kian diperketat guna mengantisipasi eskalasi gangguan keamanan di gerbang Pulau Sumatra. Dalam momentum resepsi syukuran Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar di Gedung Serbaguna (GSG) Presisi Polda Lampung, Jati Agung, pimpinan parlemen secara terbuka memberikan garansi dukungan terhadap penguatan performa Korps Bhayangkara. Langkah ini dipandang strategis mengingat stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan sasis utama yang mengunci keberlanjutan roda pembangunan ekonomi di daerah.

Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A., menegaskan bahwa dedikasi jajaran Polda Lampung dalam memelihara kondusivitas wilayah berhak mendapatkan apresiasi objektif. Namun, di balik seremonial perayaan delapan dekade tersebut, parlemen mengingatkan adanya tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks ke depan. Reformasi kultural kepolisian harus terus dipacu guna melahirkan postur aparat yang tidak hanya cakap dalam menekan angka kriminalitas konvensional, melainkan juga responsif dan imparsial dalam menyelesaikan konflik-konflik agraria serta kejahatan siber yang marak di Lampung.

Secara taktis, kehadiran pucuk pimpinan DPRD Lampung dalam agenda syukuran tersebut mengirimkan pesan politik tentang solidnya hubungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Hubungan kerja sama lintas sektor ini dinilai krusial untuk menciptakan kepastian hukum yang ramah bagi iklim investasi nasional maupun global. Ketika stabilitas keamanan daerah mampu dijamin oleh performa kepolisian yang profesional, maka daya saing komoditas unggulan Lampung serta penyerapan tenaga kerja lokal dapat berjalan secara optimal tanpa bayang-bayang gangguan kamtibmas.

Memasuki fase kedewasaan kelembagaan yang ke-80, tantangan terbesar Polri adalah mempertahankan dan menaikkan indeks kepercayaan publik (public trust). Komitmen pengabdian yang presisi harus diwujudkan melalui transformasi pelayanan publik yang transparan dan bebas dari praktik maladministrasi di tingkat polsek hingga polda. Melalui integrasi pengawasan yang ketat dari legislatif dan komitmen internal kepolisian yang kuat, Provinsi Lampung diproyeksikan mampu mempertahankan statusnya sebagai salah satu wilayah teraman yang siap menopang akselerasi visi Indonesia Emas.