MEDAN – Konsolidasi kebijakan tata ruang dan sasis otonomi fiskal antarkota se-Indonesia resmi dimatangkan dalam forum tertinggi eksekutif daerah. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, memperkuat sasis posisi diplomasi regional Kota Tapis Berseri dengan menghadiri langsung sirkuit Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang dipusatkan di Grand City Hall Medan, Sumatera Utara, Rabu (1/7/2026).
Forum strategis nasional ini dibuka secara simbolis melalui draf penabuhan gendang oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Ketua Umum APEKSI Ery Cahyadi, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution, serta Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas. Pertemuan berskala makro tersebut dipatok bukan sekadar sebagai draf agenda seremonial berkala, melainkan sebagai sasis inkubator inovasi hulu untuk merumuskan cetak biru pembangunan kota yang adaptif.
Eva Dwiana menegaskan bahwa keikutsertaan aktif Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam sirkuit APEKSI ke-18 ini ditargetkan untuk menyerap draf praktik terbaik (best practices) pengelolaan tata kota, digitalisasi birokrasi, serta perluasan sasis kerja sama horizontal antardaerah guna memotong draf sekat hambatan pembangunan.
Membedah Tiga Fokus Utama: Transisi Otonomi Menuju Indonesia Emas 2045
Ketua Umum APEKSI Ery Cahyadi menguraikan bahwa sasis perumusan rekomendasi pembangunan dalam Rakernas kali ini bertumpu pada draf tiga pilar krusial. Klaster tersebut meliputi penguatan implementasi otonomi daerah yang akuntabel, draf penyelarasan program taktis guna menyokong visi besar Indonesia Emas 2045, serta harmonisasi sirkuit sime-pembangunan antara draf kebijakan pemerintah pusat dan eksekusi pemerintah daerah.
Aparatur asosiasi menempatkan momentum ini untuk menyatukan draf daftar inventarisasi masalah (DIM) yang kerap menyandera gerak pemerintah kota—mulai dari keterbatasan draf kapasitas fiskal daerah, draf manajemen sanitasi pemukiman padat, hingga sasis penyediaan infrastruktur transportasi publik—untuk kemudian diserahkan sebagai draf rekomendasi kebijakan langsung ke meja kementerian terkait.
“Sirkuit pertemuan ini menjadi momentum krusial bagi seluruh wali kota untuk mengonsolidasikan program kerja lapangan, mendeteksi draf hambatan regulasi sektoral, sekaligus menawarkan draf solusi kolektif yang berpihak pada kesejahteraan horizontal masyarakat urban,” jelas Ery Cahyadi.
Eva Dwiana Bidik Kerja Sama Taktis: Akselerasi Layanan Publik Bandar Lampung
Linear dengan sasis target nasional tersebut, Wali Kota Eva Dwiana memproyeksikan bahwa jajaran Pemerintah Kota Bandar Lampung akan bergerak agresif menjalin draf pakta kolaborasi bilateral dengan pemerintah kota lain yang memiliki keunggulan komparatif khusus. Draf pertukaran pengalaman dalam sirkuit reformasi birokrasi dipandang mendesak agar peningkatan draf kualitas pelayanan publik di Bandar Lampung dapat melaju lebih cepat.
Melalui draf perluasan sasis jaringan kerja sama antardaerah ini, Pemkot Bandar Lampung optimistis mampu mereduksi draf risiko kegagalan program pembangunan infrastruktur di tingkat tapak. Output konkret dari kehadiran di Rakernas Medan ini ditargetkan mampu melahirkan draf tata kelola smart city yang mandiri, di mana draf digitalisasi layanan dasar dapat langsung dirasakan manfaatnya secara luas oleh masyarakat kota tanpa draf distorsi birokrasi yang kaku. (***)
Post a Comment