BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung memperketat barikade pengawasan terhadap implementasi perdana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu draf program prioritas nasional. Memanfaatkan momentum hari pertama masuk sekolah Tahun Ajaran 2026/2027, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memimpin langsung operasi peninjauan taktis guna memastikan standardisasi kualitas lauk-pauk, higienitas dapur produksi, hingga ketepatan draf lini logistik distribusi ke tangan peserta didik.
Operasi pengawasan terpadu yang berlangsung pada Senin, 13 Juli 2026 tersebut sengaja dipecah ke dalam lima tim taktis untuk memperluas jangkauan pemantauan pada klaster ekosistem pendidikan di Kota Bandar Lampung. Gubernur Mirza mengomandoi tim utama dengan menggandeng otoritas yudikatif, yakni Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung Danang Suryo Wibowo, serta Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan. Sementara itu, tim pendukung dipercayakan kepada Wakil Gubernur Jihan Nurlela serta jajaran asisten daerah termasuk Sulpakar, Mulyadi Irsan, dan M. Firsada.
Rombongan utama menyisir sejumlah titik krusial mulai dari jenjang dasar hingga menengah, meliputi SD Negeri 4 Sumberejo, SMA Negeri 7 Bandar Lampung, SLB B dan C Dharma Bhakti Dharma Pertiwi, serta instalasi hulu di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Beringin Raya, Kecamatan Kemiling. Kunjungan fisik ini dimanfaatkan untuk menyerap draf evaluasi langsung dari para kepala sekolah mengenai kesiapan sarana prasarana penunjang program.
"Sesuai dengan cetak biru instruksi Presiden, Pemprov Lampung berkolaborasi aktif dengan aparat penegak hukum dan seluruh komponen sipil untuk mengunci aspek keamanan pangan program MBG sejak hari pertama sekolah. Kami tidak ingin program ini berjalan secara formalitas semata. Kami membawa langsung unit laboratorium bergerak ke SPPG untuk menguji draf kualitas air, sterilitas ruang masak, hingga kelayakan bahan baku. Standardisasi nutrisi dan higienitas ini adalah harga mati yang tidak boleh dikompromikan demi masa depan kesehatan anak-anak kita," tegas Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.
Langkah mitigasi risiko kontaminasi pangan yang dilakukan Pemprov Lampung mendapat dukungan yuridis penuh dari Kejaksaan Tinggi Lampung. Kajati Danang Suryo Wibowo menegaskan bahwa institusi Adhyaksa bertindak sebagai mitra strategis eksekutif dalam mengawal tata kelola anggaran dan pelaksanaan MBG di lapangan. Pendampingan hukum secara berkala akan terus diintensifkan guna mengantisipasi draf kendala teknis dan memastikan akuntabilitas program bebas dari potensi penyimpangan.
Otoritas daerah optimistis bahwa kombinasi pengawasan ketat, pelibatan laboratorium penguji, serta partisipasi aktif publik dalam melaporkan draf kualitas makanan akan menjadi draf percontohan nasional yang sukses. Keberlanjutan program MBG yang higienis dan akuntabel ini diproyeksikan mampu mendongkrak draf konsentrasi belajar siswa, menekan angka stunting regional, sekaligus membentuk fondasi sumber daya manusia Lampung yang unggul dan berdaya saing global menuju target Indonesia Emas.
Post a Comment