BANDAR LAMPUNG — Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan Lampung Selatan, Lesty Putri Utami, menilai pengembangan Rumah Sakit Bandar Negara Husada (RSBNH) milik Pemerintah Provinsi Lampung masih belum berjalan optimal. Padahal, rumah sakit tersebut telah ditunjang oleh kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan tenaga medis yang mumpuni.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan tersebut menyoroti keterbatasan alat kesehatan (alkes) dan minimnya intervensi anggaran dari pemerintah daerah yang membuat RSBNH tertinggal dibanding rumah sakit lainnya.
"Perjalanan RS Bandar Negara Husada ini sudah sangat panjang. Sempat ada wacana kementerian untuk menjadikannya rumah sakit khusus narkotika, namun berhenti di tengah jalan tanpa kejelasan. Kini setelah berjalan sebagai rumah sakit umum, pengembangannya masih belum menjawab kebutuhan warga," ujar Lesty, Rabu (29/7/2026).
SDM Mumpuni tapi Alkes Minim, RSBNH Terkesan 'Dianaktirikan'
Lesty menegaskan persoalan mendasar RSBNH bukan pada jajaran dokter maupun tenaga kesehatannya, melainkan ketersediaan sarana dan prasarana medis modern. Imbas dari mininya alkes membuat masyarakat cenderung memilih rumah sakit lain yang memiliki fasilitas penunjang lebih lengkap, seperti rumah sakit swasta di kawasan Jati Agung.
Ia menganggap wajar munculnya persepsi publik bahwa RSBNH seperti dianaktirikan jika dibandingkan dengan rumah sakit milik Pemprov Lampung lainnya.
"Kalau dibilang seperti dianaktirikan, menurut saya itu wajar. Perhatian dan pengembangannya belum sebanding dengan rumah sakit provinsi lainnya. Padahal SDM-nya sudah sangat siap, tinggal bagaimana komitmen pemerintah memenuhi fasilitas pendukungnya," tegas Lesty.
Kondisi Fiskal Terbatas, Pemprov Diminta Proaktif 'Jemput Bola' ke Kemenkes
Mendukung usulan Komisi V DPRD Lampung untuk melengkapi fasilitas RSBNH, Lesty menyadari adanya tantangan keterbatasan fiskal daerah akibat efisiensi transfer dana pusat. Oleh karena itu, ia meminta Dinas Kesehatan dan manajemen RSBNH tidak melulu bergantung pada APBD, melainkan aktif berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan.
Poin Catatan DPRD untuk Pemprov Lampung:
Investasi Alkes: Melengkapi sarana medis modern agar daya saing RSBNH meningkat.
Proaktif Jemput Bola: Mengajukan bantuan alkes dan program prioritas ke Kemenkes RI.
Optimalisasi Layanan: Memanfaat potensi RSBNH sebagai pusat rujukan kesehatan strategis di Lampung Selatan.
"Kalau fasilitasnya lengkap, masyarakat pasti akan datang. Memang di awal pemerintah harus berani berinvestasi, tetapi dalam jangka panjang manfaatnya jauh lebih besar bagi pelayanan kesehatan masyarakat Lampung," tutupnya.
Post a Comment