BANDAR LAMPUNG – Sirkuit peningkatan kapasitas birokrasi di kawasan Sumatera bagian selatan terus diperkuat melalui kolaborasi antardaerah. Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menegaskan bahwa model kepemimpinan yang adaptif kini menjadi instrumen paling krusial bagi para kepala organisasi perangkat daerah guna mendongkrak daya saing global sekaligus mengunci ketahanan daerah di tengah disrupsi teknologi dan fluktuasi fiskal.
Pernyataan taktis tersebut dilempar Wagub Jihan saat menerima secara resmi 32 birokrat peserta Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan V Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026. Pertemuan antar-elemen pemerintahan ini berlangsung khidmat di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin (8/6/2026).
Rombongan peserta diklat kepemimpinan elite tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Selatan, Muhammad Edward Juliartha. Para peserta merupakan para pejabat eselon II yang berasal dari rupa-rupa instansi di Provinsi Sumsel, Kota Palembang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Ilir (OI), OKU Timur, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Musi Rawas, serta perwakilan peserta dari Provinsi Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung.
“Ketahanan daerah tidak lagi bisa kita bangun menggunakan cara-cara konvensional yang kaku. Pemimpin masa kini wajib bergerak adaptif, jeli menangkap peluang global, serta mampu memberikan nilai tambah (added value) terhadap rupa-rupa keunggulan lokal agar daerah kita tidak sekadar menjadi penonton di tengah perubahan zaman,” urai Wagub Jihan Nurlela.
Wagub Jihan menilai tema visitasi tahun ini, yakni “Kepemimpinan Adaptif untuk Mewujudkan Daya Saing Global sebagai Upaya Menciptakan Ketahanan Daerah,” sangat presisi dengan arah kebijakan nasional. Ia menyebut, akselerasi pembangunan daerah wajib berjalan selaras dengan program hilirisasi pusat—yang tidak hanya menyasar sektor industri materiil dan agraris, melainkan juga menyentuh hilirisasi tata kelola sumber daya manusia (SDM) dan inovasi pelayanan publik.
Dua Lokus Strategis: Bedah Praktik Baik di Pesawaran dan Lampung Selatan
Sebagai bagian dari sasis kurikulum laboratorium lapangan, ke-32 peserta PKN Tingkat II ini dijadwalkan membedah secara langsung dua lokus kerja sektoral di Provinsi Lampung yang dinilai sukses mengimplementasikan gaya kepemimpinan adaptif serta inovasi birokrasi:
Lokus Pariwisata (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesawaran): Lokasi ini dibidik sebagai contoh nyata keberhasilan pemanfaatan keunggulan komparatif daerah. Aksesibilitas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) terbukti fungsional memicu fluktuasi arus kunjungan pelancong, di mana Sumsel menjadi pasar utama pariwisata Lampung. Di Pesawaran, peserta akan membedah integrasi wisata bahari, pelestarian budaya, dan ekonomi kreatif yang mampu mendongkrak PAD dan ekonomi warga setempat.
Lokus Perdagangan & Hilirisasi (Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan): Dipilih karena posisi geopolitiknya sebagai gerbang logistik utama Pulau Sumatera. Para peserta diklat akan membedah strategi hilirisasi industri hilir, penguatan UMKM lokal, serta ketangkasan adaptasi birokrasi terhadap tata niaga perdagangan internasional guna menjaga ketahanan pangan dan ekonomi regional.
Rekomendasi LAN RI: Lampung Jadi Kiblat Studi Komparatif Birokrasi
Di tempat yang sama, Kepala BPSDM Sumsel, Muhammad Edward Juliartha, melempar sasi bahwa penunjukan Provinsi Lampung sebagai lokus visitasi utama bukan tanpa alasan. Langkah ini diambil berdasarkan sasis penilaian matang dan rekomendasi dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia.
Lampung dinilai memiliki rupa-rupa best practice (praktik baik) tata kelola pemerintahan yang sangat relevan untuk ditiru dan dimodifikasi oleh para peserta saat kembali ke daerah asal masing-masing.
“Kami berharap sirkuit observasi dan analisis tajam selama visitasi ini mampu menjadi bekal berharga bagi para peserta untuk meng- upgrade kinerja organisasi di wilayahnya. Di sisi lain, bagi Pemprov Lampung sendiri, forum ini menjadi ruang inkubasi gagasan dan pertukaran rekomendasi strategis demi memperkuat kualitas birokrasi serta pelayanan publik yang berdampak langsung bagi kemaslahatan masyarakat,” tutur Edward Juliartha. (***)
Post a Comment