PADANG PANjang – Tata kelola keuangan daerah yang bersih dan berorientasi pada penguatan fiskal terus diperketat di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Padang Panjang. Sebagai bentuk apresiasi atas dukungan pengamanan aset negara, Wali Kota Padang Panjang, H. Hendri Arnis, secara resmi menganugerahkan penghargaan khusus kepada jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Panjang atas kontribusi aktifnya mendampingi pemerintah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Prosesi penyerahan piagam penghargaan tersebut dilangsungkan di sela-sela agenda sosialisasi strategis bertajuk “Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)” yang dipusatkan di Aula Kejari Padang Panjang, Kamis (4/6/2026).
Penghargaan diserahkan langsung oleh Wali Kota Hendri Arnis kepada Plh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Padang Panjang, Bambang Irawan, sebagai bentuk pengakuan atas fungsi pengawasan, pendampingan hukum (legal assistance), serta mitigasi risiko yang dijalankan Korps Adhyaksa sepanjang tahun berjalan.
Wali Kota Hendri Arnis menyatakan bahwa intervensi hukum dari pihak kejaksaan terbukti mampu membantu aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkot untuk bergerak lebih percaya diri dalam menggali potensi pendapatan daerah tanpa harus dibayangi ketakutan melanggar regulasi.
Tekankan Good Governance, Plh Kajari Ingatkan Batasan Hukum Penggalian PAD
Dalam sirkuit pemaparan materinya, Plh Kajari Padang Panjang, Bambang Irawan, mengingatkan bahwa agresivitas pemerintah daerah dalam mendongkrak kapasitas fiskal daerah tidak boleh menabrak pakem regulasi perundang-undangan. Peningkatan raihan PAD wajib berjalan seiring dengan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Kejaksaan, lanjut Bambang, akan terus mengoptimalkan pendekatan preventif (pencegahan) dengan mengolaborasikan tiga pilar kekuatan instansinya, yakni fungsi Intelijen, Pidana Khusus (Pidsus), serta Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
"Optimalisasi pendapatan daerah itu penting, namun yang jauh lebih krusial adalah menjaga agar seluruh proses penarikan dan pengelolaannya disertai dengan integritas yang tinggi. Edukasi hukum akan terus kami berikan guna meminimalkan potensi pelanggaran secara fluktuatif yang dapat merugikan keuangan negara maupun daerah," tegas Bambang Irawan di hadapan jajaran pejabat teras Pemkot.
Forum Diskusi Kritis: Bedah Potensi Kebocoran Pajak dan Retribusi Daerah
Selain menjadi ajang seremonial pemberian penghargaan, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai forum diskusi kritis untuk memetakan titik-titik rawan kebocoran PAD, mulai dari sektor pajak daerah hingga retribusi. Para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dibekali pemahaman komprehensif mengenai batasan diskresi serta anatomi delik pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan.
Melalui momentum kolaborasi yang berkelanjutan ini, Pemkot dan Kejari Padang Panjang berkomitmen untuk mewujudkan ekosistem birokrasi yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik pungutan liar maupun korupsi sistemik.
Muara dari sinergi lintas institusi ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur daerah secara berkelanjutan serta meningkatkan mutu kualitas pelayanan publik yang berhak diterima oleh masyarakat Kota Padang Panjang. (***)
Post a Comment