BANDAR LAMPUNG – Sirkuit implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Lampung dihantam fluktuasi isu miring di tingkat tapak. Merespons aksi demonstrasi yang dilayangkan oleh sejumlah elemen relawan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bundaran Adipura, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, mendesak dilakukannya evaluasi juknis secara total tanpa harus menghentikan draf program nasional tersebut, Senin (22/6/2026).
Pernyataan keras tersebut dilontarkan politisi muda ini usai menghadiri prosesi pelantikan pengurus Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPDMBGI) DPD Provinsi Lampung serta jajaran DPD kabupaten/kota di Aula Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur. Giri mematok komitmen agar program yang menjadi pilar utama hulu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini menolak dijadikan sasis bancakan atau komoditas transaksional oleh para fungsionaris mafia lokal.
“Jadi buat teman-teman semua ya, terkait isu apakah hari ini masih ada praktik jual beli titik lokasi SPPG, atau ada draf anggaran Rp10.000 hak penerima manfaat yang masih berani dimain-mainkan di lapangan, pesan saya hanya satu: bertaubatlah,” tegas Ahmad Giri Akbar taktis di hadapan awak media.
Jaga Hak Penerima Manfaat: Dorong Pembenahan Implementasi Ketimbang Penghapusan Program
Ketua DPRD Lampung menguliti secara berbobot bahwa cetak biru (blueprint) regulasi Program MBG sejatinya telah disusun secara rigid dan komprehensif dari pusat. Oleh karena itu, jika muncul sumbatan informasi atau penyimpangan logistik di sirkuit hilir, maka katup yang harus dibuka oleh pemda adalah perbaikan manajemen pengawasan, bukan justru melayangkan draf usulan penghentian program secara horizontal.
Menurutnya, pemenuhan gizi bagi anak sekolah menolak dihambat oleh barikade birokrasi yang korup.
Fokus energi legislatif saat ini adalah memastikan setiap rupiah yang dialokasikan negara fungsional mendarat dalam bentuk makanan berkualitas di meja-meja penerima manfaat, bebas dari fluktuasi potongan taktis yang merugikan kualitas nutrisi anak bangsa.
Libur Sekolah Tetap Makan: Parlemen Buka Lajur Koordinasi Bersama Badan Gizi Nasional
Di lajur tuntutan massa, para relawan SPPG mendesak agar sirkuit distribusi makanan bergizi menolak mandek atau diliburkan mengikuti kalender akademik sekolah. Menatap draf aspirasi tersebut, Giri Akbar menjelaskan bahwa pemda menolak bisa mengambil keputusan sepihak karena sasis anggaran dan juknis operasionalnya nangkring di bawah kendali penuh Badan Gizi Nasional (BGN).
Guna mengunci draf solusi yang berbobot, DPRD Lampung berjanji akan segera membuka komunikasi sirkular dengan fungsionaris BGN di Jakarta guna membahas formula pembagian logistik saat masa reses sekolah.
Langkah proaktif parlemen dalam mengawal APPDMBGI ini diposisikan sebagai jaminan hulu agar tata kelola dapur gizi di 15 kabupaten/kota se-Lampung berjalan aman, tertib, serta bersih dari barikade intervensi politik praktis menjelang akhir tahun anggaran 2026. (***)
Post a Comment