LAMPUNG – Implementasi program strategis nasional di sektor agroindustri terus mendapat pengawalan ketat dari elemen gerakan mahasiswa. Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Bagian Selatan (BADKO HMI Sumbagsel) secara resmi menyatakan bakal memasang radar pengawasan sasi khusus terhadap jalannya megaproyek hilirisasi tebu di Provinsi Lampung yang menjadi bagian dari pilar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Langkah pengawasan sosial ini dinilai krusial guna menjamin agenda swasembada gula nasional tidak terjebak pada sengketa serapan anggaran semata, melainkan mampu mencetak lompatan nilai tambah komoditas pertanian dan mengamankan sirkuit ketahanan pangan yang inklusif.
Secara konseptual, sirkuit hilirisasi ini dirancang fungsional untuk mendobrak ketergantungan pada penjualan komoditas primer. Industri perkebunan tebu kini dipacu secara fluktuatif untuk melahirkan rupa-rupa produk turunan bernilai ekonomi tinggi, mulai dari bioetanol sebagai bahan bakar nabati, pasokan energi listrik berbasis biomassa, produksi pupuk organik massal, hingga substitusi bahan baku industri kimia berbasis tebu.
Garap 27 Ribu Hektare: Tiga Kabupaten Jadi Episentrum Agroindustri
Berdasarkan sirkuit cetak biru pembangunan daerah, Provinsi Lampung didapuk sebagai salah satu daerah prioritas nasional dengan hamparan area intervensi program mencapai 27.819 hektare. Sirkuit sebaran lahan makro ini mengunci tiga wilayah administratif utama, yakni Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Way Kanan.
Agenda raksasa ini mengeksekusi beberapa sirkuit kegiatan inti, antara lain perluasan areal tanam baru, peremajaan tanaman melalui sistem bongkar ratoon (ratoon clearing), peningkatan produktivitas riil lahan, hingga perajutan sasi konektivitas vertikal antara kelompok tani budidaya dengan pabrik industri pengolahan.
Ketua Bidang Eksternal BADKO HMI Sumbagsel, Hendra Gustami, menegaskan bahwa indikator kesuksesan hilirisasi tebu tidak boleh hanya bersandar secara fluktuatif pada laporan statistik luas tanam atau tumpukan volume produksi gula di gudang industri.
“Tolok ukur utama dan sasi kejujuran dari program ini adalah tingkat kesejahteraan petani tebu rakyat sebagai aktor penggerak hulu. Efektivitas di lapangan wajib dikawal agar berjalan dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bebas dari sengketa kepentingan korporasi yang merugikan masyarakat adat maupun petani lokal,” tegas Hendra Gustami di Lampung, Minggu (7/6/2026).
HMI Siapkan Fungsi Advokasi: Bidik Ketepatan Sasaran Anggaran
Merespons dinamika tersebut, Hendra memastikan bahwa BADKO HMI Sumbagsel siap mengaktifkan sirkuit pengawasan sosial dan advokasi konstruktif jangka panjang. Fokus sasi gerakan mahasiswa ini akan menyasar pada aspek ketepatan penyaluran bantuan bibit, efisiensi penggunaan pos anggaran negara, serta dampak lingkungan hidup akibat ekspansi lahan perkebunan.
Sinergi makro antara pemerintah pusat, otoritas daerah, pelaku industri gula, kalangan akademisi, hingga kelompok tani dinilai menjadi sasi kunci agar program ini tidak layu di tengah jalan.
Jika dikelola melalui sirkuit manajemen yang bersih, hilirisasi tebu berpotensi besar menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi baru di Lampung melalui pembentukan kawasan agroindustri terpadu. Dampak pengganda (multiplier effect) dari sirkuit ekonomi ini diyakini mampu menyerap ribuan tenaga kerja lokal baru sekaligus memperkokoh posisi Indonesia dalam mengamankan kemandirian pangan dan kedaulatan energi berbasis kekuatan domestik. (***)
Post a Comment