BANDAR LAMPUNG – Badai krisis kepemimpinan di tubuh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung mencapai titik kulminasi yang radikal. Mengunci pertanggungjawaban moral atas mencuatnya rupa-rupa konflik korps ke ruang publik, Kasat Pol PP Lampung, M. Zulkarnaen, secara resmi meletakkan sasis jabatannya dan melayangkan draf surat pengunduran diri, Jumat (19/6/2026) sore.
Dokumen pengunduran diri tersebut diserahkan langsung oleh Zulkarnaen pada pukul 16.30 WIB di hadapan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekdaprov Lampung M. Firzada yang didampingi Kepala BPKD Rendi Reswandi. Guna memotong barikade kekosongan komando, Pemprov Lampung bergerak fungsional menetapkan M. Firzada sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kasat Pol PP untuk menggantikan posisi Zulkarnaen yang tercatat telah menakhodai instansi tersebut selama lima tahun penuh.
“Langkah mundur ini dieksekusi fungsional sebagai bentuk draf tanggung jawab penuh saya selaku pimpinan hulu. Saya menolak membiarkan citra kelembagaan Pemerintah Provinsi Lampung terus terdegradasi akibat fluktuasi persoalan internal yang bocor ke tengah masyarakat,” urai M. Zulkarnaen taktis mengenai sasis alasannya mundur.
Tarik Garis Konflik: Imbas Demo Massal Ratusan Anggota Satpol PP
Sirkuit kejatuhan sang Kasat sejatinya telah dipicu oleh draf ketegangan yang memuncak sejak dua bulan lalu. Atmosfer markas penegak peraturan daerah (perda) tersebut dilaporkan sempat diguncang aksi unjuk rasa massal yang digerakkan oleh ratusan anggota Satpol PP Lampung aktif di tingkat tapak.
Dalam mading tuntutannya, barisan bintara dan personel operasional tersebut menuntut pencopotan total M. Zulkarnaen. Gaya kepemimpinan sang Kasat dikuliti secara berbobot oleh massanya sebagai figur yang menolak profesional, otoriter, serta dituding kerap kali memproduksi faksi-faksi konflik sirkular di dalam internal Satpol PP itu sendiri.
Menyusul draf pengunduran dirinya dari sasis eselon dua Pemprov Lampung, kakak kandung dari Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) M. Taufiqullah ini dilaporkan akan mengejar sirkuit mutasi horizontal keluar daerah untuk melanjutkan karier birokrasinya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
Pembersihan Lini: 4 Pejabat Eselon III Dimutasi Kilat, Dituding Jadi Sutradara Demo
Di lajur administrasi yang linear, dinamika pencopotan komando ini juga diiringi dengan draf eksekusi pembersihan fungsionaris di level tengah (mid-level management). Hanya berselang beberapa jam sebelum Zulkarnaen menyerahkan draf mundurnya, Pemprov Lampung terlebih dahulu mengetuk palu mutasi kilat terhadap empat pejabat eselon III di lingkungan Satpol PP yang dituding bertindak sebagai aktor intelektual atau penggerak aksi unjuk rasa hulu.
Juknis mutasi tersebut membelah penempatan baru bagi barisan fungsionaris yang dianggap "membangkang" tersebut:
Lakoni: Dicopot dari jabatannya di Satpol PP dan dideploy fungsional menduduki kursi Kepala Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Lampung Utara.
Rusli Sofyan: Digeser keluar dari sirkuit penegakan hukum daerah untuk menjabat sebagai Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Batutegi pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
Ari dan Fatur: Dua pejabat teras Satpol PP lainnya yang ikut masuk draf daftar hitam penyerangan citra Kasat, dilaporkan ikut didepak massal ke unit kerja baru di luar pangkalan Satpol PP.
Langkah bedah birokrasi yang agresif ini diposisikan oleh pengamat pemerintahan sebagai draf stabilisasi makro dari Pemprov Lampung guna meredam grafik kegaduhan aparatur. Plt Kasat Pol PP M. Firzada kini memikul sasis beban berat untuk segera mengonsolidasikan kembali roh disiplin korps, menumpas rupa-rupa ego sektoral pasca-kudeta internal, serta menjamin sirkuit pengamanan aset dan penegakan perda di Bumi Ruwa Jurai menolak mandek. (***)
Post a Comment