KALIANDA – Trauma mendalam atas peristiwa kelam Tsunami Selat Sunda tahun 2018 silam bertransformasi menjadi bahan bakar bagi sejumlah lembaga lintas sektor untuk mempertebal jaring pengaman wilayah pesisir. Melalui konsorsium strategis, akademisi perguruan tinggi resmi meneken draf kerja sama dengan institusi kebencanaan internasional dan lokal guna membiduk pengembangan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System/EWS) berbasis komunitas yang berkelanjutan di Desa Maja, Kabupaten Lampung Selatan.
Rencana taktis tersebut diurai secara rigid dalam Forum Group Discussion (FGD) Program SPRINT II yang mempertemukan Universitas Indonesia Mandiri (UIM), Asian Disaster Preparedness Center (ADPC), LSM Mitra Bentala, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung Selatan di Kalianda, Rabu (24/6/2026). Sirkuit program ini diposisikan krusial untuk membangun sasis mitigasi yang tidak hanya bertumpu pada teknologi canggih, melainkan menjamin keterlibatan kelompok inklusif di wilayah rawan bencana.
“Penguatan kapasitas masyarakat di tingkat tapak adalah kunci utama dari mitigasi. Mereka harus memahami grafik risiko secara mandiri agar mampu mengambil keputusan evakuasi yang cepat dan presisi saat situasi darurat mendarat,” urai Konsultan ADPC, Supriyanto, berbobot sembari menjelaskan bahwa program SPRINT II di Indonesia saat ini hanya berjalan eksklusif di Lampung Selatan.
Benteng Inklusif untuk 225 Warga Rentan di Jalur Perbatasan Anak Krakatau
Urgensi pemasangan sasis EWS terintegrasi di Desa Maja dikuliti secara rigid oleh perwakilan Mitra Bentala, Afif Septian Rinaldi. Berjarak sangat dekat dengan sirkuit aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau, kawasan pesisir ini menyimpan risiko bencana sirkular yang tinggi. Manifes data mencatat, dari total 1.234 jiwa penduduk Desa Maja, sebanyak 225 orang di antaranya merupakan kelompok rentan yang terdiri dari lansia, disabilitas, balita, hingga ibu hamil.
Kondisi ini kian kompleks lantaran Desa Maja juga bertransformasi sebagai jalur perlintasan wisata pantai yang padat. Atas draf kebutuhan mendesak tersebut, Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) bersama Desa Tangguh Bencana (Destana) setempat menuntut adanya jaminan instrumen keselamatan yang andal dan mudah diakses oleh seluruh lapisan warga tanpa terkecuali.
Dosen UIM, Ence Sopyan, menegaskan bahwa pemenuhan jaminan keselamatan ini menuntut implementasi draf pendekatan pentahelix secara nyata. Perguruan tinggi mengambil portofolio strategis lewat pengabdian sains dan riset kebijakan adaptif. “UIM terus mengonstruksi cetak biru Kampus Siaga Bencana. Ke depan, kami berkomitmen menyuntikkan draf inovasi teknologi EWS serta menyusun regulasi draf kebijakan lokal yang responsif terhadap karakteristik ancaman Selat Sunda,” tegas Ence taktis.
Padukan Sandi Kentongan dan Sensor PT RISE yang Terkoneksi Pusdalops
Pelajaran berharga dari tsunami senyap 2018 membuktikan bahwa bahaya destruktif tidak selalu diawali oleh fluktuasi gempa bumi tektonik. Oleh karena itu, Ketua UKM SPAB UIM, Tozzy Guspa Robbi, mengingatkan pentingnya EWS berbasis kearifan lokal (community-based EWS) sebagai draf pelengkap dari sistem peringatan dini nasional milik BMKG.
Juknis sistem ini dirancang fungsional dengan mengombinasikan instrumen teknologi modern dan alat komunikasi tradisional. Ketika sensor mendeteksi anomali gelombang, draf peringatan akan diamplifikasi menggunakan sarana keswadayaan sederhana seperti pemukulan kentongan, beduk rumah ibadah, pengeras suara musala, hingga sinyal lampu cahaya sirkular. Langkah manual ini fungsional untuk menjamin warga difabel atau yang menolak menggunakan teknologi digital tetap menerima draf komando evakuasi secara kilat.
Di sasis teknologi makro, pengembangan EWS di Desa Maja akan menggandeng PT RISE Bandung selaku pengembang perangkat keras digital. Sensor pasang surut dan pergerakan air laut yang dipasang di pesisir Maja dipastikan terintegrasi langsung dengan layar monitor Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Lampung Selatan.
Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Lampung Selatan, Erwan Fatriansyah, bersama Kabid Kedaruratan, Nurma Suri, menyatakan draf dukungan penuh atas inisiatif kolektif ini. Pihaknya mengimbau agar sistem pelaporan logistik dan kedaruratan ke depan dibuat satu pintu agar distribusi bantuan dan pergerakan tim penyelamat berjalan cepat, tepat sasaran, serta mampu menjadi contoh praktik mitigasi terbaik (best practice) bagi kawasan pesisir rawan bencana lainnya di Indonesia. (***)
Post a Comment