BANDAR LAMPUNG – Teka-teki mengenai siapa yang akan memimpin Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung akhirnya terjawab. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, resmi melantik Mirza Irawan Dwi Atmaja sebagai Kepala BPKAD Provinsi Lampung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur pada Senin (4/5/2026).
Pelantikan ini mengakhiri masa kekosongan jabatan definitif yang sebelumnya diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Nurul Fajri sejak Juni 2025 lalu. Mirza Irawan bukanlah sosok baru di bidang pengelolaan keuangan daerah. Ia memiliki rekam jejak yang mumpuni, di antaranya pernah menjabat sebagai Asisten III Bidang Administrasi Umum serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba).
Sekdaprov Marindo Kurniawan menegaskan bahwa penunjukan Mirza telah melalui berbagai tahapan evaluasi kinerja dan rekam jejak yang mendalam.
"Yang bersangkutan memiliki rekam jejak dan pengalaman jabatan yang cukup. Salah satunya pernah menjabat sebagai Kepala BPKAD di Tubaba. Tim evaluasi menilai beliau layak untuk menduduki jabatan sebagai Kepala BPKAD Provinsi Lampung," ujar Marindo usai pelantikan.
Selain Mirza Irawan, Sekdaprov Marindo Kurniawan juga melantik lima pejabat eselon II lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang merupakan hasil dari seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama serta rotasi jabatan untuk mengoptimalkan kinerja organisasi.
Daftar Pejabat Eselon II yang Dilantik:
Mirza Irawan Dwi Atmaja, S.Sos., M.M. – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Ir. Tony Ferdinansyah, S.T., M.T. – Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Definitif)
Desti Arisandi, S.P., M.M. – Kepala Dinas Perkebunan
Asrul Tristianto, S.T., M.T. – Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah
Ir. Bani Ispriyanto, M.M. – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Ir. Liza Derni, M.M. – Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang)
Pemerintah Provinsi Lampung memastikan bahwa seluruh proses rotasi dan pelantikan jabatan ini telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, dengan mempertimbangkan tingkat profesionalitas serta kebutuhan organisasi guna menjawab tantangan pembangunan daerah yang semakin dinamis.
Post a Comment