LAMPUNG SELATAN – Pemerintah pusat terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak untuk memastikan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) semakin terbuka lebar. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa pihaknya bersama Real Estate Indonesia (REI) telah melakukan koordinasi intensif dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) guna memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan rumah subsidi.
Dalam kunjungannya ke Taman Kehati, Kota Baru, Lampung Selatan, Kamis (7/5/2026), Maruarar menegaskan bahwa relaksasi aturan perbankan ini merupakan bagian dari upaya menyukseskan Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Khusus untuk Provinsi Lampung, komitmen pemerintah terlihat dari peningkatan drastis kuota program bedah rumah, yang melonjak dari sekitar 3.000 unit pada tahun lalu menjadi 10.000 unit pada tahun ini. Selain itu, pembangunan rumah susun (rusun) serta penataan kawasan kumuh, seperti di Lampung Barat, terus dikebut untuk meningkatkan kualitas hidup warga.
Menteri PKP optimis bahwa geliat di sektor perumahan akan menjadi motor penggerak ekonomi yang signifikan bagi Lampung, termasuk dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan melalui penyerapan tenaga kerja lokal. Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap implementasi kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) agar benar-benar gratis bagi MBR dan tepat sasaran di lapangan.
Selain fokus pada aspek pembiayaan dan konstruksi, Maruarar Sirait juga mendorong para pengembang perumahan untuk mengintegrasikan pelestarian lingkungan dalam setiap proyek pembangunan. Ia mewajibkan adanya penanaman pohon pada setiap unit rumah subsidi maupun komersial demi menciptakan kawasan hunian yang sehat dan nyaman. Maruarar menekankan bahwa program penghijauan ini tidak boleh hanya menjadi seremoni belaka, melainkan harus berkelanjutan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap ekosistem.
Apresiasi tinggi diberikan kepada DPP REI yang dianggap sangat proaktif dalam mendukung program-program pemerintah. Kolaborasi antara pemerintah, sektor perbankan, dan pengembang diharapkan dapat terus memangkas hambatan administratif dan finansial bagi masyarakat kecil, sehingga impian memiliki rumah sendiri bukan lagi hal yang mustahil bagi warga Lampung.
Post a Comment