BANDAR LAMPUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, memimpin Rapat High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Ruang Sakai Sambayan, Selasa (12/5/2026). Dalam rapat tersebut, terungkap bahwa Provinsi Lampung berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu daerah dengan tingkat inflasi terendah di Indonesia.
Berdasarkan data statistik terbaru, inflasi gabungan Provinsi Lampung pada April 2026 tercatat sebesar 0,53 persen (yoy). Capaian ini melanjutkan tren positif sejak Desember 2025 (1,25 persen) yang merupakan angka terendah se-Sumatera. Meski demikian, Sekdaprov Marindo memperingatkan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemerintah kabupaten/kota agar tidak terlena.
"Sesuai arahan Gubernur, angka statistik yang baik ini harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat di lapangan. Indikator keberhasilan kita yang utama adalah masyarakat mampu membeli bahan pokok dengan harga yang stabil dan terjangkau," tegas Marindo Kurniawan.
Beberapa poin strategis yang menjadi instruksi Sekdaprov dalam pertemuan tersebut antara lain:
Penyusunan Neraca Pangan Detail: OPD terkait diminta menyusun data rinci mulai dari luas lahan, lokasi produksi, hingga kebutuhan konsumsi untuk mengantisipasi kekurangan pasokan.
Penguatan Peran OPD per Komoditas: Dinas Pertanian fokus pada pangan (padi/jagung), Dinas Perkebunan pada gula dan kopi, serta Dinas Perdagangan pada pengawasan distribusi dan perilaku pasar.
Intervensi Tepat Sasaran: Melanjutkan Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, serta pemanfaatan BUMD dan kerja sama antar daerah (KAD) untuk menstabilkan harga.
Akurasi Data BPS: Mendorong pemerintah kabupaten/kota memahami metode pengambilan data BPS agar kebijakan yang diambil lebih presisi.
TPID mencatat beberapa komoditas yang masih perlu diwaspadai, seperti cabai merah, bawang merah, beras, dan minyak goreng. Kenaikan harga minyak goreng disebut terpengaruh oleh lonjakan harga plastik kemasan akibat dampak konflik di Timur Tengah, sementara kenaikan harga cabai dan beras disebabkan oleh faktor cuaca yang menghambat masa tanam.
Pihak Bank Indonesia Provinsi Lampung, yang diwakili oleh Fiskara Indawan, turut memberikan dukungan melalui pemetaan daerah surplus dan defisit pangan. Langkah ini bertujuan agar distribusi pangan lebih efektif dan intervensi dapat dilakukan seketika saat terjadi kekurangan pasokan di suatu wilayah.
Hingga Mei 2026, Pemprov Lampung juga telah menyalurkan bantuan sosial kepada 719.220 keluarga penerima manfaat sebagai langkah perlindungan daya beli. Selain itu, perbaikan infrastruktur jalan dan drainase di berbagai kabupaten terus dikebut guna memastikan kelancaran distribusi logistik pangan ke seluruh wilayah Lampung.
Post a Comment