BANDAR LAMPUNG – Komisi IV DPRD Provinsi Lampung meradang terkait carut-marutnya penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di tingkat tapak. Parlemen secara tegas mempertanyakan efektivitas dan transparansi penyaluran kuota khusus nelayan yang jumlahnya fantastis, mencapai lebih dari 79 ribu liter, agar tidak sekadar menjadi catatan manifes di atas kertas murni.
Cecaran tersebut dilayangkan oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Muhammad Ghofur, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar secara maraton bersama PT Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, perwakilan kelompok tani dan nelayan Kecamatan Bandar Surabaya (Lampung Tengah), serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Gedung DPRD Lampung, Kamis (21/5/2026).
Ghofur menuntut adanya transparansi radikal mengenai pemisahan jalur distribusi antara kuota solar subsidi umum yang dilepas di SPBU reguler dengan kuota khusus alokasi sektor perikanan dan pertanian. Menurutnya, tanpa mekanisme pengawasan yang terukur, kuota jumbo tersebut rawan bocor ke sektor industri atau dinikmati oleh spekulan.
“Kalau memang negara mengalokasikan kuota khusus nelayan sebesar 79 ribu liter lebih, maka sistem distribusinya harus klir dan telanjang. Jangan sampai kuotanya habis terserap di laporan, tetapi di lapangan masyarakat nelayan dan petani di Bandar Surabaya tetap menjerit karena kesulitan mendapatkan solar,” kritik tajam Muhammad Ghofur.
Akses Jauh ke SPBU, Nelayan Tercekik Harga Pengecer
Mantan Wakil Presiden BEM Universitas Lampung ini membeberkan fakta pilu yang diserapnya dari Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung Tengah. Selama ini, para nelayan tradisional di pesisir Bandar Surabaya terpaksa menembus benteng birokrasi yang rumit serta kendala geografis yang ekstrem hanya untuk mendapatkan beberapa liter solar subsidi.
Jauhnya jarak pemukiman nelayan menuju stasiun pengisian bahan bakar terdekat membuat kos operasional mereka membengkak sebelum melaut. Dampak sistemiknya, sebagian besar nelayan kecil yang tidak memiliki akses langsung terpaksa membeli solar dari tangan pengecer ilegal dengan harga mencekik, jauh di atas harga resmi yang ditetapkan pemerintah.
Legislator dari Fraksi PKS ini menilai potret tersebut menjadi bukti konkret bahwa sistem distribusi yang berjalan saat ini belum berpihak pada keadilan ekonomi wong cilik.
“Ini yang kita kejar dan tanyakan ke Pertamina. Apakah kuota khusus 79 ribu liter itu benar-benar dipisahkan wadahnya agar bisa diakses langsung oleh nelayan yang mengantongi kartu izin, atau justru digabung begitu saja di SPBU umum tanpa pengawasan? Kalau dititipkan tanpa pengawasan, ya habis diserbu kendaraan umum,” cecar Ghofur.
Desak Pendataan Digital dan Opsi Pembangunan SPBN
Guna memutus rantai kebocoran energi bersubsidi ini, Komisi IV DPRD Lampung mengeluarkan rekomendasi keras kepada Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas untuk memperketat sistem pendataan penerima manfaat secara digital, baik melalui optimalisasi sistem barcode (QR Code) maupun sinkronisasi surat rekomendasi dari Dinas Perikanan setempat.
Selain membenahi sistem pengawasan, parlemen juga menyodorkan dua opsi solusi strategis jangka pendek dan jangka panjang untuk menyelesaikan konflik kelangkaan energi di Lampung Tengah:
Solusi Jangka Pendek: Membuka dan menetapkan titik subpenyalur BBM resmi di wilayah Bandar Surabaya yang dikelola langsung oleh kelompok masyarakat atau koperasi lokal.
Solusi Jangka Panjang: Mendesak kementerian terkait dan BPH Migas untuk segera merealisasikan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) khusus di pelataran dermaga Bandar Surabaya agar nelayan bisa langsung mengisi bahan bakar kapal tanpa perlu melaut ke daratan.
"Negara tidak boleh absen. Memastikan petani dan nelayan mendapatkan energi untuk memutar roda ekonomi adalah kewajiban mutlak. Kuota subsidi ini dibiayai uang rakyat, jadi manfaatnya harus kembali dan dirasakan utuh oleh rakyat yang berhak," pungkas Ghofur menyudahi RDP.
Post a Comment