JAKARTA – Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menegaskan komitmen lembaga legislatif dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Kantor BPK RI Perwakilan DKI Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Kegiatan strategis ini juga dihadiri langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, serta dipimpin oleh Anggota V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi. Forum ini menjadi tahap awal pemeriksaan untuk Wilayah V yang mencakup sejumlah provinsi di Sumatera dan Jawa.
DPRD sebagai Garda Pengawasan
Didapuk menyampaikan sambutan mewakili pimpinan DPRD provinsi se-Wilayah V, Ahmad Giri Akbar menekankan bahwa pemeriksaan BPK adalah instrumen vital untuk memastikan setiap rupiah dalam APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“DPRD siap mendukung penuh proses pemeriksaan ini. Kami juga mendorong pemerintah daerah untuk bersikap kooperatif dalam menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan tim auditor selama proses berlangsung,” ujar Giri Akbar.
WTP Bukan Tujuan Akhir
Politisi Fraksi Gerindra ini menggarisbawahi bahwa raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak boleh sekadar menjadi pajangan seremonial. Menurutnya, esensi dari audit adalah peningkatan kepatuhan terhadap regulasi dan perbaikan sistem pengendalian internal secara berkelanjutan.
“Opini WTP itu penting sebagai standar, namun yang lebih utama adalah bagaimana kita memastikan adanya perbaikan sistem dan kepatuhan yang konsisten terhadap ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Sinergi Eksekutif dan Legislatif
Kehadiran duet pimpinan Lampung, Ahmad Giri Akbar dan Rahmat Mirzani Djausal, dinilai sebagai sinyal kuat harmonisasi tata kelola pemerintahan di Bumi Sai Bumi Ruwa Jurai. DPRD berkomitmen untuk tidak hanya berhenti pada proses audit, tetapi juga mengawal ketat tindak lanjut atas setiap rekomendasi atau temuan yang dihasilkan oleh BPK nantinya.
Acara ini turut dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, para gubernur, serta ketua DPRD dari berbagai provinsi di wilayah Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V.
Melalui entry meeting ini, diharapkan seluruh entitas pemerintah daerah dapat berperan aktif guna menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Post a Comment