JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung mempertegas komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Ketua DPRD Provinsi Lampung, A. Giri Akbar, hadir langsung bersama Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 di Kantor BPK RI Perwakilan DKI Jakarta, Kamis (02/04/2026).
Kegiatan ini merupakan tahapan krusial dalam proses audit LKPD Tahun 2025 untuk Wilayah V yang mencakup sejumlah provinsi di Pulau Sumatera dan Jawa.
Mewakili Aspirasi Legislatif Se-Wilayah V
Dalam forum bergengsi tersebut, A. Giri Akbar mendapatkan kehormatan untuk menyampaikan sambutan mewakili seluruh pimpinan DPRD provinsi se-Wilayah V Sumatera dan Jawa. Dalam arahannya, ia menekankan bahwa pemeriksaan oleh BPK bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan instrumen vital untuk memastikan APBD dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
“DPRD memiliki peran strategis dalam fungsi pengawasan. Kami siap mendukung penuh proses pemeriksaan ini dan mendorong pemerintah daerah untuk bersikap kooperatif dalam penyediaan data serta informasi yang dibutuhkan auditor,” ujar Giri Akbar.
WTP Bukan Tujuan Akhir
Terkait pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Ketua DPRD Lampung memberikan catatan kritis. Menurutnya, predikat tersebut harus menjadi cerminan dari perbaikan sistem pengendalian internal yang berkelanjutan.
“Opini WTP memang penting sebagai indikator kepatuhan, namun yang lebih utama adalah bagaimana kita memastikan adanya perbaikan sistem pengendalian dan kepatuhan terhadap regulasi yang berdampak pada perbaikan tata kelola secara menyeluruh,” tegasnya.
Pengawasan Tindak Lanjut Temuan
DPRD Provinsi Lampung berkomitmen untuk mengawal setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI. Legislatif akan memastikan bahwa setiap temuan hasil pemeriksaan ditindaklanjuti secara tepat oleh pihak eksekutif guna mencegah terjadinya pengulangan kesalahan di masa mendatang.
Sinergi Menuju Good Governance
Kehadiran Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam kegiatan ini turut memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif Lampung dengan BPK RI. Komitmen bersama ini diharapkan mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tinggi serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih (clean government) dan berintegritas.
Melalui entry meeting ini, Provinsi Lampung optimistis dapat mempertahankan standar pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Post a Comment