BANDARLAMPUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam mengawal arah pembangunan daerah yang selaras dengan kebutuhan rakyat. Hal ini ditegaskan dalam partisipasi aktif pimpinan dan anggota DPRD pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2026 untuk penyusunan RKPD Tahun 2027 di Balai Keratun, Senin (13/04/2026).
Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, memimpin langsung kehadiran jajaran pimpinan dan ketua komisi sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran legislatif guna memastikan perencanaan daerah disusun secara terintegrasi.
Pokok Pikiran DPRD: Fokus pada Infrastruktur Pertanian
Dalam forum strategis tersebut, Ahmad Giri Akbar menyerahkan pokok-pokok pikiran (Pokpir) DPRD yang dihimpun dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat di seluruh kabupaten/kota se-Lampung. Sebanyak 483 usulan strategis telah divalidasi untuk masuk dalam kebijakan pembangunan tahun 2027.
Aspirasi tersebut didominasi oleh kebutuhan mendesak pada sektor infrastruktur dasar, terutama pengelolaan sumber daya air. “Permasalahan banjir saat musim hujan dan kekeringan saat kemarau masih menjadi keluhan utama masyarakat. Kami menekankan bahwa peningkatan produktivitas pertanian Lampung tidak bisa dipisahkan dari pembenahan sistem irigasi yang dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi,” tegas Giri.
Dukung Percepatan Proyek Strategis Nasional
Selain irigasi, DPRD Lampung juga menyoroti percepatan penyelesaian dan optimalisasi infrastruktur strategis, seperti Bendungan Way Sekampung dan Bendungan Margatiga. Kedua bendungan ini dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga status Lampung sebagai lokomotif ketahanan pangan nasional.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, sependapat bahwa sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi daerah dengan kontribusi besar terhadap PDRB. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan legislatif dan eksekutif dalam pembangunan infrastruktur penunjang menjadi faktor krusial.
Sinergi Pusat dan Daerah
Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, yang turut hadir dalam acara tersebut mengingatkan bahwa Musrenbang merupakan instrumen sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Fokus pembangunan ke depan akan tetap diarahkan pada:
Hilirisasi Ekonomi dan penguatan ketahanan pangan/energi.
Peningkatan Kualitas SDM dan pengentasan kemiskinan ekstrem.
Pembangunan Kewilayahan yang merata.
Hadir pula dalam kegiatan ini Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Sekretaris DPRD Descatama Paksi Moeda, unsur Forkopimda, serta Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Lampung. Dengan keterlibatan aktif DPRD, diharapkan RKPD 2027 mampu menjawab tantangan riil yang dihadapi masyarakat Lampung di lapangan.
Post a Comment