BANDAR LAMPUNG – Lonjakan harga minyak goreng bersubsidi, MinyaKita, yang mencapai Rp24.000 per kemasan di Provinsi Lampung memicu respons tegas dari legislatif. Komisi II DPRD Lampung mendesak pemerintah segera menstabilkan harga dan memastikan pasokan tersedia bagi masyarakat kelas bawah.
Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki, menyatakan bahwa gejolak harga ini telah meluas ke berbagai daerah di Lampung pasca-Lebaran. Selain MinyaKita, beberapa merek minyak goreng komersial seperti Tawon Cooking Oil juga terpantau mengalami penyesuaian harga sejak awal April 2026.
Evaluasi Skema DMO dan Stok Pasar Sebagai langkah konkret, Komisi II dalam waktu dekat akan memanggil Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Lampung. Pertemuan tersebut bertujuan untuk melakukan pemetaan menyeluruh terhadap kondisi pasokan di lapangan.
“Fokus utama kami adalaha memastikan ketersediaan stok, baik dari skema Domestic Market Obligation (DMO) maupun non-DMO, tetap terjaga di tengah tingginya permintaan masyarakat,” ujar Ahmad Basuki, Senin (27/4/2026).
Waspadai Praktik 'Aji Mumpung' DPRD Lampung mensinyalir adanya faktor nasional seperti kenaikan harga plastik kemasan yang memicu naiknya biaya produksi. Namun, Ahmad Basuki mengingatkan agar alasan tersebut tidak dijadikan celah bagi distributor maupun pedagang untuk menaikkan harga secara tidak wajar.
“Kenaikan harus dihitung secara transparan berdasarkan biaya riil. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan situasi atau 'aji mumpung' untuk membebani rakyat,” tegasnya.
Desakan Operasi Pasar dan Tambah Distribusi Mengingat minyak goreng adalah kebutuhan pokok yang vital, DPRD Lampung mendorong pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk segera menambah distribusi MinyaKita ke pasar-pasar rakyat. Langkah ini dinilai paling efektif untuk meredam fluktuasi harga sekaligus menjamin hak masyarakat atas akses pangan yang terjangkau.
Post a Comment