Kasus SMAN 6 Jadi Alarm Keras, DPD PWRI Lampung Desak Evaluasi Total Keamanan Pangan Program MBG

 

Ilustrasi

BANDAR LAMPUNG – Kasus keracunan massal yang menimpa ratusan siswa dan guru di SMAN 6 Bandar Lampung memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPD PWRI) Provinsi Lampung menyoroti lemahnya pengawasan gizi dan keamanan pangan sebagai titik kritis yang harus segera dibenahi.

Pinnur Selalau, salah satu pengurus DPD PWRI Lampung sekaligus Pimpinan Redaksi RadarCyberNusantara.Id, menegaskan bahwa keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh hanya diukur dari kelancaran distribusi, tetapi wajib menjamin prinsip keamanan pangan dan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG).

Keamanan Pangan Jadi Titik Lemah Pinnur menilai insiden di SMAN 6 membuktikan adanya celah besar dalam rantai pasok makanan, mulai dari penyiapan hingga distribusi. Jarak tempuh yang jauh serta waktu tunggu yang terlalu lama sebelum makanan dikonsumsi menjadi pemicu utama tumbuhnya bakteri berbahaya.

“Keracunan ini adalah sinyal bahwa keamanan pangan masih menjadi titik lemah. Makanan massal berisiko tinggi terkontaminasi jika suhu penyimpanan tidak terjaga dan proses pengolahan tidak steril. Makanan seharusnya dimasak di hari yang sama dan disajikan dalam kondisi segar,” tegas Pinnur, Minggu (26/4/2026).

Solusi: Melibatkan Kantin dan Kurangi Beban Porsi Dapur Sebagai langkah konkret untuk mencegah kejadian berulang, PWRI Lampung menawarkan dua solusi strategis:

1. Optimalisasi Kantin Sekolah: Melibatkan kantin sekolah dalam penyediaan makanan agar distribusi lebih pendek dan makanan tetap hangat saat disajikan.

2. Rasionalisasi Porsi Dapur: Mengurangi kuota masak setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari beban 3.000 porsi, sebaiknya dikurangi menjadi maksimal 1.000–1.500 porsi per dapur guna menjaga kontrol kualitas dan kebersihan.

Pentingnya Sinergi Sekolah dan Orang Tua Pinnur juga menekankan bahwa peningkatan gizi siswa tidak bisa hanya mengandalkan satu kali makan siang di sekolah. Diperlukan sinergi antara sekolah untuk melaporkan kualitas makanan secara rutin, serta peran orang tua dalam menjaga pola makan sehat di rumah.

“Pemerintah harus memastikan pedoman dan standar operasional benar-benar disosialisasikan hingga ke tingkat pengelola catering. Jangan sampai niat baik memperbaiki gizi justru mengorbankan kesehatan anak-anak kita akibat pengawasan yang longgar,” pungkasnya.

Dengan adanya evaluasi mendalam dan pengawasan ketat dari semua elemen masyarakat, diharapkan program MBG dapat kembali ke tujuan awalnya yaitu melahirkan generasi sehat dan cerdas menuju Indonesia Emas.