BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi belanja daerah melalui penguatan kompetensi para pelaku Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Fokus utama diarahkan pada strategi konsolidasi paket pengadaan serta optimalisasi sistem E-Purchasing guna menciptakan proses belanja yang transparan.
Hal tersebut ditegaskan dalam sambutan tertulis Gubernur Lampung yang dibacakan oleh Kepala Biro PBJ Setdaprov Lampung, Sukmawan Hendriyanto, saat membuka kegiatan Peningkatan Kompetensi Pelaku PBJ di Gedung Pusiban, Selasa (28/04/2026).
Transformasi Digital dan Kepercayaan Publik Gubernur menekankan bahwa implementasi E-Katalog bukan sekadar perubahan teknis, melainkan langkah strategis untuk mempercepat proses pengadaan yang terbuka.
"Transformasi digital melalui E-Katalog akan membantu kita bekerja lebih rapi, meminimalisir potensi kesalahan, dan yang terpenting, memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran pemerintah," tegas Sukmawan.
Pemprov Lampung juga menaruh harapan besar pada jajaran CPNS ahli teknologi informasi untuk mengakselerasi digitalisasi pengadaan yang kini menuntut pemahaman sistem elektronik yang mendalam.
Kepatuhan Regulasi dan Dukungan Produk Dalam Negeri Ketua Pelaksana, Budi Setiawan, melaporkan bahwa agenda ini memberikan panduan teknis mengenai tanggung jawab Pengguna Anggaran (PA), KPA, dan PPK sesuai regulasi terbaru, termasuk Perpres Nomor 46 Tahun 2025.
Dalam sesi materi, narasumber dari LKPP RI, Hernaning Rangga Dita Utama, memaparkan pentingnya pemahaman batasan kewenangan untuk menghindari risiko hukum. Sementara itu, Yusron dari Biro PBJ Lampung menekankan kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) serta pelibatan aktif Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) dalam katalog elektronik.
Melalui konsolidasi pengadaan ini, Pemprov Lampung menargetkan terciptanya efektivitas belanja yang sejalan dengan prinsip Value for Money, memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.
Post a Comment