Tanggapi Isu Pengadaan Alat Laboratorium Senilai Rp400 Juta, Kepala BPSB TH Lampung Tegaskan Tidak Ada Proyek Fiktif

 

BANDAR LAMPUNG, 15 Maret 2026 – Pelaksanaan proyek pengadaan alat laboratorium di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung menjadi sorotan publik. Muncul dugaan bahwa terdapat tiga item alat laboratorium senilai total Rp400 juta dari dana APBN Tahun Anggaran 2025 yang hingga kini belum terlihat fisik barangnya, meski proses administrasi pembayaran dikabarkan telah selesai.

Isu ini memicu pertanyaan mengenai prosedur serah terima barang serta mekanisme pengawasan internal di dinas terkait.

Dugaan Ketidaksesuaian RAB dan Kontrak Berdasarkan informasi yang beredar, pengadaan tersebut disinyalir mengalami ketidaksesuaian dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Terdapat spekulasi bahwa paket anggaran tersebut diduga disiasati dalam bentuk belanja sendiri (LS) untuk menghindari kontrak tunggal, yang berujung pada dugaan tiga item barang yang tidak terealisasi secara fisik.

Bantahan Tegas Pihak Instansi Menanggapi aroma tak sedap tersebut, Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Hortikultura (BPSB TH), Bambang Sugiarto, memberikan klarifikasi resmi. Ia secara tegas membantah tudingan adanya praktik manipulasi anggaran maupun keberadaan barang fiktif dalam proyek tersebut.

"Informasi mengenai alat laboratorium yang dibayar tanpa ada wujud barangnya tersebut tidak benar adanya," tegas Bambang Sugiarto saat dikonfirmasi, Sabtu (14/3).

Kebutuhan Transparansi Publik Meski telah mendapatkan bantahan dari pihak BPSB TH, desakan akan transparansi fisik barang tetap menguat. Publik dan pemerhati kebijakan mengharapkan adanya pembuktian visual atau audit lapangan guna memastikan alat laboratorium tersebut benar-benar tersedia dan berfungsi untuk menunjang sektor pertanian di Provinsi Lampung.

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bersih (Good Governance), mengingat alat-alat tersebut sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan sertifikasi benih yang berdampak langsung pada produktivitas petani di daerah.