BANDAR LAMPUNG, 3 Maret 2026 – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Andika Wibawa Sepulau Raya, menerima laporan serius terkait kesejahteraan tenaga sukarela kesehatan saat menggelar reses di Kelurahan Nyunyai, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung, Minggu (1/3). Masalah utama yang mencuat adalah mandeknya pencairan insentif bagi puluhan kader Posyandu di wilayah tersebut.
Berdasarkan laporan warga, setidaknya terdapat tujuh Posyandu di Kelurahan Nyunyai yang hingga kini belum menerima hak insentif mereka yang berjumlah Rp500.000 per orang.
Persoalan Sistem Pencairan yang Merugikan Andika Wibawa menyoroti mekanisme pencairan yang dinilai tidak adil bagi para kader. Warga mengeluhkan jika pencairan baru dilakukan pada bulan berjalan (misalnya Maret), maka hak insentif bulan-bulan sebelumnya (Januari dan Februari) dianggap hangus atau tidak dihitung.
“Saya berharap walaupun pembayarannya tertunda, bulan-bulan sebelumnya jangan sampai dilewatkan. Ini menyangkut hak mereka. Meski statusnya relawan, pemerintah wajib memberikan penghargaan atas kinerja mereka sebagai garda terdepan kesehatan masyarakat,” tegas Andika.
Dampak Program Nasional terhadap Bantuan Lokal Selain insentif, para kader juga mengeluhkan hilangnya bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita. Muncul dugaan bahwa dukungan pangan lokal seperti bubur kacang hijau terhapus sejak adanya program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Andika menegaskan bahwa program nasional seharusnya menjadi pelengkap, bukan justru menghapus anggaran dukungan pangan di tingkat akar rumput. Selain itu, para kader mengaku harus merogoh kocek pribadi untuk membeli buku administrasi laporan karena ketiadaan bantuan operasional dari puskesmas maupun dinas terkait.
Langkah Koordinasi Lintas Instansi Menindaklanjuti temuan ini, politisi Sepulau Raya tersebut berencana segera melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan mendorong Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk memberikan kejelasan anggaran.
“Kami akan tanyakan mekanismenya seperti apa. Jika memang anggarannya ada, harus segera direalisasikan. Mereka yang paling tahu kondisi kesehatan masyarakat di bawah, selayaknya pemerintah menjamin operasional mereka berjalan optimal,” tambahnya.
[Image: Andika Wibawa Sepulau Raya saat berdialog dengan ibu-ibu kader Posyandu di Kelurahan Nyunyai, Rajabasa]
DPRD Provinsi Lampung berkomitmen untuk mengawal persoalan ini hingga para kader mendapatkan haknya secara utuh, guna memastikan deteksi dini persoalan kesehatan masyarakat di tingkat kelurahan tidak terganggu.
Post a Comment