BOGOR – Diskusi panel yang berlangsung di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Hambalang pada Selasa malam (17/3/2026), menyisakan satu momentum yang memicu perdebatan publik secara luas. Ucapan spontan Presiden, "You nggak objektif," yang ditujukan kepada jurnalis Najwa Shihab, dinilai sebagai representasi nyata dari gesekan struktural antara kekuasaan eksekutif dan kemandirian pers.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah jurnalis senior dan pengamat lintas disiplin, mulai dari Retno Pinasti hingga ekonom Chatib Basri, guna mendiskusikan isu geopolitik dan stabilitas domestik yang kian sensitif.
Kronologi benturan narasi
Ketegangan memuncak saat perdebatan memasuki topik penanganan demonstrasi dan isu ruang sipil. Najwa Shihab menekankan aspek kritik publik dan penyempitan ruang demokrasi, sementara Presiden Prabowo menyoroti adanya unsur kekerasan fisik dan ancaman stabilitas (seperti penggunaan bom molotov) yang menurutnya luput dari sorotan media.
Respons "Come on, nggak objektif" muncul sebagai reaksi emosional sekaligus taktik komunikasi politik untuk mempertahankan legitimasi versi resmi pemerintah atas peristiwa tersebut.
Tiga lapisan makna dalam komunikasi defensif
Para analis komunikasi politik melihat insiden ini sebagai fenomena yang mencerminkan tiga hal mendasar:
Delegitimasi Penanya: Menggeser fokus dari substansi pertanyaan ke kredibilitas karakter pewawancara merupakan pola klasik dalam komunikasi politik saat berada di bawah tekanan.
Spontanitas Kekuasaan: Penggunaan campuran bahasa ("English-Indo") menunjukkan respons yang tidak ter-skrip, memperlihatkan sisi manusiawi sekaligus kerentanan pemimpin dalam menghadapi pertanyaan kritis yang beruntun.
Watchdog vs Narator: Benturan ini menegaskan peran media sebagai watchdog (penjaga) yang berhadapan langsung dengan kekuasaan sebagai pengelola narasi tunggal.
Catatan untuk Demokrasi Sehat
Insiden di Hambalang ini menjadi pengingat bagi publik bahwa dalam demokrasi yang sehat, ketegangan antara pemerintah dan media adalah hal yang lumrah dan integral dalam sistem checks and balances.
Kuncinya bukan pada ketiadaan konflik, melainkan pada bagaimana konflik tersebut dikelola—apakah melalui transparansi data dan argumen yang kuat, atau melalui pembatasan ruang dialog. Kewaspadaan publik diperlukan agar ruang diskursus tetap terbuka dan tidak semakin menyempit di masa depan.
Post a Comment