SURABAYA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menekankan bahwa keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bergantung pada tata kelola yang terukur, terkoordinasi, dan terintegrasi antara pusat dan daerah. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) MBG di Kantor Gubernur Jawa Timur, Kamis (19/2/2026), Kemendagri menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh Kepala Daerah bersinergi dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
Langkah ini diambil guna memastikan MBG tidak hanya memperbaiki status kesehatan anak bangsa, tetapi juga menjadi pemantik ekonomi melalui pemberdayaan sektor lokal.
Finalisasi Surat Edaran (SE) Sebagai Pedoman Teknis
Kemendagri saat ini tengah memfinalisasi Surat Edaran (SE) sebagai panduan struktur bagi Pemerintah Daerah (Pemda). SE ini dirancang untuk mencegah tumpang tindih kewenangan serta memperjelas 17 peran Pemda sesuai Perpres No. 115 Tahun 2025. Dua fokus utama SE tersebut adalah:
Sistem Laik Higiene Sanitasi (SLHS): Pengetatan standar keamanan pangan yang berkoordinasi dengan BPOM dan Dinas Kesehatan sesuai PP No. 1 Tahun 2026.
Penguatan Rantai Pasok: Mendorong keterlibatan lintas OPD, sektor swasta, hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk menjamin kuantitas dan kontinuitas bahan pangan.
"Kemendagri fokus memastikan para Kepala Daerah bersinergi. MBG didesain bukan hanya untuk kesehatan, tapi juga pemberdayaan ekonomi dan pendidikan," tegas Bima Arya.
Sinkronisasi Anggaran dan Pemantauan Berkala
Wamendagri memastikan bahwa dukungan perencanaan dan penganggaran melalui APBD telah diselaraskan dengan target nasional. Hal ini diakomodasi melalui pengaturan nomenklatur subkegiatan dan kode akun yang sinkron dengan siklus perencanaan daerah.
Selain itu, Bima Arya mendorong mekanisme pemantauan status gizi anak dilakukan secara rutin setiap tiga bulan. Evaluasi berkala ini diharapkan dapat terintegrasi dengan layanan kesehatan gratis untuk mengukur dampak nyata program terhadap pertumbuhan anak-anak di daerah.
Matriks 17 Peran Strategis Pemda dalam Program MBG
| Bidang Prioritas | Fokus Utama Akselerasi | Instansi Terkait (OPD) |
| Keamanan Pangan | Penguatan SLHS & Sertifikasi Higiene | Dinkes, Ketahanan Pangan, BPOM |
| Rantai Pasok | Kualitas, Kuantitas, & Kontinuitas Bahan | Koperasi, Dinas Pertanian, Swasta |
| Pendataan | Verifikasi Penerima Manfaat Tepat Sasaran | Disdukcapil, Dinas Sosial |
| Kesehatan | Pemantauan Status Gizi Berkala (3 Bulan) | Puskesmas, BGN, SPPG |
| Anggaran | Sinkronisasi Nomenklatur APBD | Bappeda, BPKAD |
Sinergi Lintas Kementerian
Rakor di Surabaya ini turut dihadiri oleh jajaran menteri kabinet, termasuk Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Mendikdasmen Abdul Mu'ti. Kehadiran tokoh-tokoh kunci ini menandakan keseriusan pemerintah dalam mengintegrasikan kebijakan pangan, kesehatan, dan pendidikan dalam satu wadah program MBG.
Usai rakor, Wamendagri turut mendampingi Menko Pangan melakukan sosialisasi langsung di sejumlah panti asuhan di Surabaya sebagai bentuk pemantauan lapangan terhadap kesiapan ekosistem MBG di tingkat akar rumput.
Post a Comment