JAKARTA – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan kesiapan Provinsi Lampung untuk menjadi garda terdepan dalam implementasi digitalisasi bantuan sosial (bansos). Komitmen ini disampaikan dalam acara Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial dan Peran Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Langkah ini merupakan bagian dari transformasi tata kelola perlindungan sosial nasional melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI) guna menjamin bantuan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Memperkuat Koordinasi Lintas Sektor
Gubernur Mirza menekankan bahwa kunci keberhasilan digitalisasi bansos terletak pada validitas data dan sinergi antarperangkat daerah. Dengan sistem digital, celah pungutan liar atau salah sasaran dapat diminimalisir secara signifikan.
“Kami siap memperkuat koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial di Lampung dapat berjalan optimal. Dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh perangkat daerah hingga tingkat desa adalah kunci agar manfaat program ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak,” ujar Gubernur Mirza.
Arahan Strategis Nasional
Kegiatan ini diikuti oleh 24 Gubernur serta puluhan Bupati/Wali Kota se-Indonesia. Dalam arahannya, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut B. Pandjaitan, menegaskan bahwa transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, meminta pemerintah daerah untuk aktif melakukan piloting perluasan digitalisasi ini agar ekosistem perlindungan sosial menjadi lebih efisien.
Target Sasaran: Transparansi dan Akuntabilitas
Melalui implementasi digitalisasi bansos, Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan:
Ketepatan Sasaran: Integrasi data kemiskinan daerah dengan sistem digital pusat.
Efisiensi Penyaluran: Mempercepat proses distribusi bantuan langsung ke penerima tanpa perantara manual yang berisiko.
Transparansi Publik: Masyarakat dapat memantau status bantuan secara mandiri melalui platform digital yang disediakan.
Pemerintah Provinsi Lampung berharap kesiapan daerah dalam mendukung kebijakan nasional ini akan meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan sosial, sejalan dengan visi mewujudkan masyarakat Lampung yang lebih sejahtera dan mandiri secara ekonomi.
Post a Comment