Tinjau Lokasi Kemacetan di Pasar Jatimulyo, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal Pastikan Perbaikan Drainase dan Jalan

 

LAMPUNG SELATAN, 26 Februari 2026 – Masalah kemacetan menahun dan kerusakan jalan di kawasan Pasar Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, akhirnya mendapat respons langsung dari pimpinan daerah. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi tersebut pada Rabu sore (25/2) untuk mencari solusi atas keluhan masyarakat.

Dalam tinjauan tersebut, Gubernur Mirza didampingi Sekdaprov Marindo Kurniawan, Kadis BMBK M. Taufiqullah, serta Anggota Komisi IV DPRD Wahrul Fauzi Silalahi. Gubernur menemukan bahwa biang kerok kerusakan jalan dan kemacetan parah di Jalan Pangeran Senopati bukan sekadar aspal yang mengelupas, melainkan hilangnya fungsi drainase.

“Kalau hujan selalu tergenang dan menyebabkan kemacetan sampai berkilo-kilometer. Tahun depan kita akan kembalikan fungsi gorong-gorong seperti semula di sepanjang jalan ini,” tegas Gubernur Mirza di sela-sela peninjauan.

Drainase Tertutup dan Pasar Tumpah Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa sistem drainase tidak berfungsi optimal karena tertutup oleh bangunan kios atau pemanfaatan ruang yang tidak semestinya. Hal ini menyebabkan air hujan meluap ke badan jalan, menciptakan genangan yang mempercepat kerusakan aspal dan menghambat laju kendaraan, terutama pada jam sibuk.

Gubernur Mirza menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan warga. Ia mengimbau secara persuasif kepada para pedagang dan pemilik toko di sekitar pasar untuk mengembalikan area gorong-gorong ke fungsi awalnya.

Langkah Strategis Pemprov Lampung Selain rencana normalisasi drainase tahun depan, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas BMBK juga akan memetakan perbaikan jalan agar kualitas aspal tetap terjaga setelah sistem pembuangan air dibenahi.

Langkah ini diharapkan dapat mengurai simpul kemacetan di kawasan Jati Agung yang selama ini menjadi jalur padat aktivitas ekonomi dan mobilisasi warga menuju Bandar Lampung. Gubernur memastikan bahwa kepentingan umum harus didahulukan agar sistem transportasi daerah berjalan lancar dan aman.