BANDAR LAMPUNG — Dinamika pemerintahan di Provinsi Lampung memasuki babak baru pada penghujung Februari 2026. Fokus utama saat ini tertuju pada dua pilar penting: percepatan transformasi digital birokrasi di tingkat Provinsi dan penyegaran struktur penegakan hukum di tingkat daerah guna mengawal akuntabilitas anggaran negara.
Lampung-In: Ambisi Layanan Satu Pintu Pemprov Lampung
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, secara tegas menginstruksikan penghapusan ego sektoral antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Melalui platform Lampung-In, Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan integrasi layanan publik yang lebih ramping dan efisien. Fokus prioritas saat ini mencakup penyatuan sistem pajak kendaraan (SAIBARA) dan kanal pengaduan nasional (SP4N LAPOR). Langkah ini menjadi fondasi bagi visi "Satu Data, Satu Informasi" yang diharapkan mampu mempermudah akses layanan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten/Kota se-Lampung.
Penyegaran di Kejari Pringsewu: Tantangan Berat Sektor Datun
Sejalan dengan upaya penguatan tata kelola pemerintahan, Kejaksaan Negeri Pringsewu resmi melakukan rotasi kepemimpinan di sektor strategis. Pada Jumat (20/2/2026), Kajari Pringsewu Anggiat A.P. Pardede melantik Gilang Olla Rahmadhan sebagai Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), menggantikan Midian Hasiholan Rumahorbo yang kini dipromosikan menjabat Kasi Pidsus di Kejari Lampung Selatan.
Pergantian ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan sinyal penguatan fungsi pendampingan hukum. Sektor Datun dituntut hadir lebih progresif dalam penyelamatan aset negara dan pencegahan kerugian keuangan daerah, terutama di tengah masifnya proyek pembangunan pemerintah. Publik kini menanti langkah nyata dari pejabat baru untuk membawa fungsi Datun keluar dari sekadar rutinitas administratif menuju hasil kinerja yang konkret.
Pengawasan Nasional dan Eksplorasi Energi
Dukungan terhadap pembangunan daerah juga datang dari tingkat pusat. Komisi XII DPR RI, dipimpin oleh Putri Zulkifli Hasan, mengawal rencana eksplorasi migas melalui survei seismik 2D oleh PT Pertamina EP di 35 kecamatan di Lampung. Komisi XII menekankan bahwa swasembada energi harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan hidup, termasuk komitmen memberantas praktik tambang ilegal yang merugikan masyarakat dan negara.
Integritas dan Penegakan Disiplin Aparat
Di tengah upaya pembangunan tersebut, ketegasan hukum tetap menjadi instrumen utama pembersihan birokrasi. Penegakan hukum tanpa pandang bulu terlihat dari penetapan tersangka Kadis PUPR Labura terkait dugaan penipuan proyek, hingga pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) eks Kapolres Bima terkait kasus narkoba. Di tingkat akar rumput, sorotan tajam tertuju pada dugaan maladministrasi dana desa di Margodadi, yang memicu tuntutan transparansi lebih luas dari masyarakat setempat.
Kemanusiaan dan Persiapan Ramadan
Potret pekan ini ditutup dengan persiapan spiritual masyarakat menyambut 1 Ramadan 1447 H yang jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026, berdasarkan ketetapan pemerintah. Di sela persiapan ibadah, nilai kemanusiaan tetap terjaga melalui program TMMD di Pesawaran yang menyasar rehabilitasi rumah warga, serta duka mendalam atas musibah hanyutnya seorang pelajar (Aditya, 13) di Pringsewu yang jasadnya berhasil ditemukan dan telah dimakamkan oleh pihak keluarga.
Keseluruhan peristiwa sepekan ini menegaskan bahwa Provinsi Lampung sedang berada dalam fase krusial: mengintegrasikan teknologi dalam pelayanan, menjaga integritas melalui rotasi hukum yang tepat, dan tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap langkah pembangunan.
Post a Comment