BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung secara resmi memulai siklus pemeriksaan tahunan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Dimulainya proses audit ini ditandai dengan pelaksanaan Entry Meeting antara jajaran Pemerintah Provinsi Lampung dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Rabu (11/2/2026).
Pertemuan strategis ini bertujuan untuk menyelaraskan persepsi dan memastikan ketersediaan data guna menjaga transparansi serta kualitas laporan keuangan daerah.
Instruksi Sekdaprov: Proaktif dan Kooperatif
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menginstruksikan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memberikan dukungan penuh selama tim auditor bekerja di lapangan. Fokus utama diarahkan pada percepatan penyediaan dokumen dan tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya.
"Saya minta seluruh OPD, terutama BPKAD dan Biro Umum, untuk bersiaga. Data yang dibutuhkan tim pemeriksa harus segera disiapkan agar proses ini berjalan lancar. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita mempertahankan kualitas laporan keuangan dan meminimalisir temuan material," tegas Sekdaprov Marindo.
Fokus Pemeriksaan Interim (11 Februari – 14 Maret 2026)
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, menjelaskan bahwa selama 31 hari ke depan, tim pemeriksa akan melakukan pengujian mendalam terhadap efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.
Beberapa akun dan sektor yang menjadi fokus utama pemeriksaan meliputi:
Likuiditas & Kas: Pengelolaan Kas Daerah (Kasda), Kas BLUD, dan Dana BOS.
Aset & Belanja: Penatausahaan aset tetap, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.
Pendapatan: Evaluasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2025.
Komitmen Terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan
Pemeriksaan interim ini merupakan tahap awal yang krusial sebelum pemeriksaan terperinci dilakukan. Melalui test of control dan test of detail balance sheet, BPK bertujuan memberikan gambaran awal mengenai kesehatan finansial pemerintah daerah.
Sinergi yang efektif antara tim pemeriksa dan entitas pemerintah diharapkan dapat menghasilkan laporan yang akurat, sehingga opini laporan keuangan tetap mencerminkan tata kelola yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.
Post a Comment