Fiskal Daerah Terbatas, Komisi IV DPRD Lampung Desak Kementerian PU Ambil Alih Pembangunan Jembatan Kali Pasir

 

BANDAR LAMPUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menegaskan bahwa pembangunan permanen Jembatan Kali Pasir di Kecamatan Way Bungur, Lampung Timur, harus menjadi prioritas intervensi Pemerintah Pusat. Hal ini menyusul keterbatasan anggaran (fiskal) baik di tingkat kabupaten maupun provinsi untuk mendanai proyek yang diperkirakan menelan biaya besar tersebut.

Akses Vital yang Tak Tergantikan

Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Yusnadi, menyatakan bahwa kondisi jembatan yang membentang di atas Sungai Batanghari tersebut sudah sangat memprihatinkan sejak lama. Berdasarkan tinjauan lapangan, jembatan ini merupakan urat nadi bagi warga Desa Kali Pasir dan Desa Tanjung Tirto.

"Tidak ada akses jalan alternatif yang layak. Jika tidak lewat situ, warga harus memutar sangat jauh. Paling memprihatinkan adalah anak-anak sekolah tingkat SMA yang setiap hari harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai. Ini sangat mendesak (urgent)," ujar Yusnadi di Bandar Lampung, Senin (2/2/2026).

Dorong Pendanaan dari APBN

Politisi PKS ini menjelaskan bahwa Komisi IV telah berkoordinasi intensif dengan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Lampung. Mengingat estimasi biaya pembangunan jembatan permanen yang mencapai puluhan miliar rupiah, anggaran daerah dinilai tidak akan mampu menanggung beban tersebut secara mandiri.

"Kami realistis saja, fiskal kabupaten maupun provinsi tidak memadai. Oleh karena itu, kami mendorong agar pembangunan ini diajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Surat pengajuan resmi sudah dikirimkan, dan kami minta pusat segera turun tangan," tegasnya.

Apresiasi Solusi Jembatan Gantung Merah Putih

Sembari menunggu realisasi jembatan permanen dari pusat, Yusnadi mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Lampung yang menggandeng TNI untuk membangun jembatan darurat (Jembatan Merah Putih).

"Solusi sementara melalui jembatan gantung ini sangat diperlukan agar aktivitas warga tidak lumpuh total. Namun, target utama kita tetap pada pembangunan jembatan permanen agar aspek keamanan dan ketahanan infrastruktur terjamin dalam jangka panjang," tandas Yusnadi.

Sinergi Kawal Pembangunan

DPRD Lampung berkomitmen untuk terus mengawal proses birokrasi ini, baik di tingkat daerah maupun pusat, agar masyarakat Way Bungur tidak lagi terisolasi. Yusnadi juga mengajak seluruh elemen masyarakat, LSM, dan media untuk terus memberikan masukan konstruktif demi percepatan proyek ini.